PA 212: Tidak Semua Majelis Taklim Mau Terima Bantuan

CNN Indonesia | Senin, 02/12/2019 13:44 WIB
Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif menyebut tak semua majelis taklim tergiur dengan urusan bantuan uang dari pemerintah pusat. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif menilai aturan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengharuskan setiap majelis taklim mendaftarkan diri tak tepat.

Fachrul Razi sendiri menyebut aturan yang tertuang dalam Peraturan Menag itu disebut bertujuan memudahkan pengaturan penyaluran dana. Namun, menurut Slamet, seorang menteri agama tak bisa memaksa karena tak semua majelis taklim bersedia menerima bantuan.

"Tidak semua majelis taklim mau terima bantuan. Jadi jangan paksakan. Jalankan saja apa yang sudah terjadi," ujar Slamet saat ditemui di Monas, Jakarta, Senin (2/12).


Slamet meyakini, dari ribuan majelis taklim yang ada di Indonesia hanya segelintir yang menerima bantuan dari pemerintah. Alih-alih meminta majelis taklim mendaftarkan diri, menurutnya, pemerintah mestinya menjamin agar kegiatan majelis taklim dapat berlangsung dengan baik.

"Jangan justru membatasi kegiatan ustaz, tausiyah, dengan alasan memberi bantuan. Dari ribuan majelis taklim paling yang terima bantuan cuma 10 persen. Saya pikir itu kebijakan yang kurang pas," katanya. 

Slamet menuturkan, pemerintah dapat memberi penjelasan langsung jika ingin memastikan majelis taklim berjalan baik. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah tak perlu memberi menawarkan anggaran agar majelis taklim bersedia mendaftarkan diri.

"Enggak usah diiming-iming bantuan. Jangan anggap semua tergiur dengan urusan duit, urusan bantuan seperti itu," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]
Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya menerbitkan aturan baru yang mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustaz, jemaah, tempat serta materi ajar. Aturan baru itu tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan tersebut bukan kewajiban, meski pada pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.

Aturan baru itu disebut bertujuan agar Kemenag memiliki daftar jumlah majelis taklim sehingga lebih mudah mengatur penyaluran dana. (dhf/ain)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK