DPR Minta Tito dan FPI Duduk Bareng Bahas Izin Ormas
rzr | CNN Indonesia
Senin, 02 Des 2019 15:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Front Pembela Islam (FPI) duduk bersama untuk berkoordinasi membahas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang menjadi syarat perpanjangan izin FPI.
Dasco memandang upaya itu harus dilakukan kedua belah pihak agar menemukan solusi dan kegaduhan soal perpanjangan SKT FPI tak berlarut menjadi polemik di tengah masyarakat
"Menurut saya semua pihak harus duduk bareng mengkaji bareng yang matang dan lalu jangan sampai gaduh, itu saja," kata Dasco di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Lebih lanjut, Dasco menduga polemik perpanjangan SKT itu ada kaitannya dengan dinamika politik di Indonesia belakangan ini.
"Saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi supaya kemudian SKT-nya bisa berjalan dengan baik karena kalau tarik tarikan begini ya nanti gak selesai selesai SKT-nya," kata dia.
Dasco mengatakan DPR saat ini sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas, termasuk FPI. Ia mengatakan hasil kajian itu nantinya berguna untuk memberikan rekomendasi dari DPR untuk pemerintah.
"Bukan hanya FPI, tapi ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu termasuk kemudian sehingga kemudian mendapatkan problem seperti ini," kata dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada permasalahan terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga miliki FPI. Hal itu yang menyebabkan Kemendagri belum juga menerbitkan SKT izin berorganisasi untuk FPI.
Sementara Mendagri Tito Karnavian berpendapat serupa bahwa visi dan misi FPI sebagaimana yang tertuang di dalam AD/ART ormas tersebut masih menjadi masalah dalam proses perpanjangan izin FPI. (gil)
Dasco memandang upaya itu harus dilakukan kedua belah pihak agar menemukan solusi dan kegaduhan soal perpanjangan SKT FPI tak berlarut menjadi polemik di tengah masyarakat
"Menurut saya semua pihak harus duduk bareng mengkaji bareng yang matang dan lalu jangan sampai gaduh, itu saja," kata Dasco di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Lebih lanjut, Dasco menduga polemik perpanjangan SKT itu ada kaitannya dengan dinamika politik di Indonesia belakangan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dasco mengatakan DPR saat ini sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas, termasuk FPI. Ia mengatakan hasil kajian itu nantinya berguna untuk memberikan rekomendasi dari DPR untuk pemerintah.
"Bukan hanya FPI, tapi ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu termasuk kemudian sehingga kemudian mendapatkan problem seperti ini," kata dia.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada permasalahan terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga miliki FPI. Hal itu yang menyebabkan Kemendagri belum juga menerbitkan SKT izin berorganisasi untuk FPI.
Sementara Mendagri Tito Karnavian berpendapat serupa bahwa visi dan misi FPI sebagaimana yang tertuang di dalam AD/ART ormas tersebut masih menjadi masalah dalam proses perpanjangan izin FPI. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK