DPR Minta Tito dan FPI Duduk Bareng Bahas Izin Ormas

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Front Pembela Islam (FPI) duduk bersama untuk berkoordinasi membahas Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang menjadi syarat perpanjangan izin FPI.

Dasco memandang upaya itu harus dilakukan kedua belah pihak agar menemukan solusi dan kegaduhan soal perpanjangan SKT FPI tak berlarut menjadi polemik di tengah masyarakat

Lihat juga: Istana Serahkan Polemik SKT Ormas FPI ke Mahfud dan Tito

"Menurut saya semua pihak harus duduk bareng mengkaji bareng yang matang dan lalu jangan sampai gaduh, itu saja," kata Dasco di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Lebih lanjut, Dasco menduga polemik perpanjangan SKT itu ada kaitannya dengan dinamika politik di Indonesia belakangan ini.

"Saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi supaya kemudian SKT-nya bisa berjalan dengan baik karena kalau tarik tarikan begini ya nanti gak selesai selesai SKT-nya," kata dia.

Lihat juga: Cerita Korban Menolak Lupa Kekerasan FPI di Masa Lalu

Dasco mengatakan DPR saat ini sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas, termasuk FPI. Ia mengatakan hasil kajian itu nantinya berguna untuk memberikan rekomendasi dari DPR untuk pemerintah.

"Bukan hanya FPI, tapi ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu termasuk kemudian sehingga kemudian mendapatkan problem seperti ini," kata dia.

Lihat juga: Gerindra Desak Jokowi Perpanjang SKT FPI Demi Rekonsiliasi

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan ada permasalahan terkait Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga miliki FPI. Hal itu yang menyebabkan Kemendagri belum juga menerbitkan SKT izin berorganisasi untuk FPI.

Sementara Mendagri Tito Karnavian berpendapat serupa bahwa visi dan misi FPI sebagaimana yang tertuang di dalam AD/ART ormas tersebut masih menjadi masalah dalam proses perpanjangan izin FPI. (gil)