Tanggapi Tito soal Pilkada Mahal, KPU Singgung Kerajaan
CNN Indonesia
Jumat, 29 Nov 2019 22:29 WIB
Banyumas, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersikukuh sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah sistem yang paling murah dan efisien untuk Indonesia. Pernyataan itu merespons Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang berencana mengevaluasi sistem pilkada langsung karena biaya politik mahal.
Arief mengatakan memang ada biaya yang harus dikeluarkan dengan sistem pemilihan langsung. Namun itu jadi konsekuensi untuk menyelenggarakan demokrasi yang telah jadi kesepakatan bersama.
"Mau cara yang lebih simpel, tapi tidak demokratis? Misalnya, saya tidak katakan itu buruk, negara yang berbentuk kerajaan. Kalau sang raja mangkat, yang gantikan siapa? Putra mahkotanya. Enggak pakai lama, besok keluarkan SK pelantikan putra mahkota, selesai," kata Arief saat ditemui usai Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2020 KPU Jawa Tengah di Hotel Java Heritage, Jumat (29/11).
Dia menyampaikan pilkada langsung merupakan sistem yang mampu menciptakan akuntabilitas, sehingga mendorong partisipasi publik, baik dalam pemilihan maupun mengawal kebijakan pemerintah.
Arief berujar pilkada langsung yang serentak meringkas pembiayaan, terutama biaya honor petugas di lapangan. Dia berkata honor petugas dari tingkat TPS hingga kecamatan mencapai 60 persen biaya pilkada.
Biaya pilkada ini, kata Arief, masih bisa dipangkas. KPU mengajukan kembali ide penerapan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk mengurangi biaya di tingkat bawah. Usulan itu perlu dimasukkan lewat revisi UU Pilkada.
"Rekap berdasarkan data yang dikirim elektronik yaitu e-rekap. Jadi begitu dikirim, masuk tabulasi, langsung dijumlah, tok, jadi hasil resmi. Enggak perlu biaya rekap di kecamatan yang berhari-hari, di kabupaten, provinsi. Enggak perlu durasi menunggu penetapan hasil 35 hari, paling lama lima hari," ucapnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pemilu langsung. Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.
Di depan Komisi II DPR RI, mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).
[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)
Arief mengatakan memang ada biaya yang harus dikeluarkan dengan sistem pemilihan langsung. Namun itu jadi konsekuensi untuk menyelenggarakan demokrasi yang telah jadi kesepakatan bersama.
"Mau cara yang lebih simpel, tapi tidak demokratis? Misalnya, saya tidak katakan itu buruk, negara yang berbentuk kerajaan. Kalau sang raja mangkat, yang gantikan siapa? Putra mahkotanya. Enggak pakai lama, besok keluarkan SK pelantikan putra mahkota, selesai," kata Arief saat ditemui usai Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2020 KPU Jawa Tengah di Hotel Java Heritage, Jumat (29/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief berujar pilkada langsung yang serentak meringkas pembiayaan, terutama biaya honor petugas di lapangan. Dia berkata honor petugas dari tingkat TPS hingga kecamatan mencapai 60 persen biaya pilkada.
 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono) |
"Rekap berdasarkan data yang dikirim elektronik yaitu e-rekap. Jadi begitu dikirim, masuk tabulasi, langsung dijumlah, tok, jadi hasil resmi. Enggak perlu biaya rekap di kecamatan yang berhari-hari, di kabupaten, provinsi. Enggak perlu durasi menunggu penetapan hasil 35 hari, paling lama lima hari," ucapnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pemilu langsung. Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.
Di depan Komisi II DPR RI, mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).
Lihat juga:Istana Sebut Jokowi Tolak Pilpres Lewat MPR |
[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK