RAPBD DKI Jakarta 2020 Sudah Bisa Diakses Publik

CNN Indonesia | Selasa, 03/12/2019 19:24 WIB
RAPBD DKI Jakarta 2020 Sudah Bisa Diakses Publik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui laman apbd.jakarta.go.id. (CNN Indonesia/ LB Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 sudah bisa diakses publik secara online per Selasa (3/12).

Anggaran yang berstatus rancangan itu bisa diakses melalui laman apbd.jakarta.go.id.

Pantauan CNNIndonesia.com pada pukul 16.30 WIB, laman tersebut memuat RAPBD yang memuat dokumen dengan judul Input Penyempurnaan RKA RAPBD 2020.


Laman tersebut juga memberikan informasi mengenai rencana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI sebesar Rp57,56 triliun. Sementara jumlah APBD DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp87,95 triliun.

Pada anggaran itu juga publik bisa mengakses detail anggaran kegiatan dan nonkegiatan sampai komponen terkecil.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Suharti menyatakan diunggahnya dokumen RAPBD ke publik sebagai bentuk komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakata.

"Tim sudah menyiapkan (dokumen yang diunggah). Karena tujuannya untuk (masyarakat) bisa kasih masukan," ungkap Suharti kepada CNNIndonesia.com, Selasa (3/12).

Suharti menjelaskan pengunggahan sengaja dilakukan setelah pengesahan RAPBD DKI lantaran anggaran pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Kuappas) masih belum final.

"Dengan anggaran yang sudah dialokasikan ke tiap kegiatan yang relevan. Untuk yang KUA PPAS anggaran masih gelondongan belum disebar," ujar Suharti.

Kendati begitu, Suharti tak menjawab gamblang terkait kemungkinan masyarakat bisa turut mengubah anggaran ketika ada yang dinilai ganjil. Kata Suharti, setiap anggaran sudah dialokasi kan sesuai dengan nota kesepahaman di KUA-PPAS.

"Masukan pada yang basisnya sudah RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) karena alokasi sudah sesuai MoU (Memorandum of Understanding)," sambung Suharti.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, tertutupnya DKI terhadap anggaran banyak dikritik banyak pihak, salah satunya Fraksi PSI di DPRD DKI. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab anggaran akan dibuka setelah pengesahan RAPBD dilakukan.

Saat ini anggaran masuk ke dalam tahap memasukkan komponen. Dalam beberapa waktu ke depan anggaran akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disahkan menjadi APBD DKI Jakarta 2020.

(ctr/kid)