Anggaran itu sendiri diusulkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Anthony bahkan membandingkan penggunaan unit komputer di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengelola pajak seluruh Indonesia.
Bahkan dia juga meminta jaminan dari BPRD DKI bahwa pembelian alat mahal itu bakal berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kalau sudah beli alat ini, maka bisa jadi nambah berapa PAD. Jangan sampai beli alat, tapi enggak tahu buat apa, spesifikasinya enggak tahu apa, output-nya pun bisa jadi berapa," kata dia.
"Nanti kami jelaskan itu pas rapat," ucap dia. Rapat antara DPRD DKI dengan BPRD pun diskors.
Dalam situs web apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer yang dipertanyakan oleh Anthony ini terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.
[Gambas:Video CNN]
Total anggaran yang diusulkan yakni Rp 128.992.331.600 dengan rincian yakni satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN), dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.
(tst/arh)