"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," ujar Erick usai menemui Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (5/12).
Erick enggan membeberkan jumlah pegawai BUMN yang terpapar radikalisme seperti yang tertera dalam data Kemenko Polhukam. Namun, dia menilai pegawai BUMN hanya salah menerima masukan mengenai agama Islam sehingga terpapar paham radikal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rasa itu bukan Islam yang saya kenal. Mungkin saya salah, saya bukan ahlinya. Saya kan lebih ahli korporasi dibandingkan agama," ujarnya.
"Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sendiri sudah diputuskan bukan saat ini lho, the founding father zaman dulu," ujar Erick.
Keberadaan pegawai BUMN yang terpapar paham radikalisme dibeberkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius. Dia mengaku tengah berusaha mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.
Selain itu, Suhardi memaparkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit semua lini.
"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok [terpapar radikalisme], Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (18/11).