16 Kelurahan di DKI Jakarta Belum Memiliki Puskesmas

CNN Indonesia | Minggu, 08/12/2019 15:32 WIB
16 Kelurahan di DKI Jakarta Belum Memiliki Puskesmas Rapat DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan. (CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan masih ada 16 kelurahan di provinsi DKI Jakarta belum memiliki fasilitas Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama untuk diakses masyarakat dalam sebuah wilayah.

"Benar masih ada 16 kelurahan kita yang belum punya Puskesmas. Tanahnya susah Pak, biasanya seperti itu," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam rapat kerja dengan Komisi E di Jakarta, Minggu (8/12).

Pernyataan Widyastuti itu menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta yang mengeluhkan minimnya pembangunan Puskesmas pada sejumlah kelurahan di Jakarta.


Widyastuti menjelaskan, permasalahan pembebasan lahan itu menjadi sulit bagi wilayah Jakarta Pusat. Hal itu membuat, kelurahan dalam wilayah tersebut masih belum memiliki Puskesmas.

Beberapa wilayah yang Widyastuti sebutkan adalah Kebon kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Karang Anyar, Gambir, Duri Selatan.
Ketua Komisi E Iman Satria mempertanyakan jumlah puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Menurutnya, terdapat sejumlah kelurahan di DKI Jakarta yang tidak memiliki puskesmas.

"Di DKI kelurahan yang belum punya puskesmas berapa, karena di DKI saya tahu beberapa kecamatan ada yang belum punya Puskesmas," kata Iman. 

Dalam rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi E mempermasalahkan mengenai pembangunan Puskesmas yang belum merata di Jakarta.

Anggota Komisi E Mohammad Arifin mencontohkan wilayah daerah pemilihannya di Kecamatan Koja Cilincing yang terdapat satu kelurahan tanpa Puskesmas. Hal tersebut kemudian diikuti oleh beberapa anggota dewan lain yang mencontohkan wilayahnya.

"Tahun 2020 ada enggak program pembangunan Puskesmas baru," kata Arifin.
[Gambas:Video CNN]
Komisi E DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat kerja bersama dengan sejumlah instansi-instansi yang berada di bawa Pemprov DKI Jakarta. Rapat tersebut ditujukan untuk melakukan pembahasan terkait dengan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020. 

Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 pada Oktober lalu, Dinskes mengajukan penyesuaian anggaran kerja menjadi Rp 9,62 triliun dari pagu anggaran awal sebesar Rp 9.806 triliun.
(mjs/ugo)