LBH Sebut 2019 Jadi Tahun Teror Terhadap Pembela HAM

CNN Indonesia | Senin, 09/12/2019 10:05 WIB
LBH Sebut 2019 Jadi Tahun Teror Terhadap Pembela HAM Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan bahwa ancaman terhadap kebebasan sipil masif terjadi di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ancaman itu terlihat dalam tindakan represif dan pembungkaman oleh aparatur negara, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap gerakan masyarakat sipil yang mengadvokasi kasus maupun kebijakan publik.

Hal tersebut tertuang di dalam laporan 'Catatan Akhir Tahun 2019: Reformasi Dikorupsi, Demokrasi Direpresi' yang dibuat LBH Jakarta dan diterima CNNIndonesia.com, Senin (9/12).

LBH Jakarta menyatakan masyarakat yang mengkritik pemerintahan berisiko tinggi menjadi sasaran teror, dikriminalisasi hingga dihilangkan nyawanya. Aksi pembungkaman ini terjadi pada masyarakat dari berbagai elemen seperti buruh, petani, pelajar, hingga aktivis yang menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi Indonesia.


"Praktik pembungkaman ini menambah panjang deretan kasus pelanggaran hukum dan HAM (hak asasi manusia) yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi dan pembiaran menjadi ciri khas pemerintahannya," kata LBH Jakarta dalam laporannya.

LBH Jakarta mencatat setidaknya dua tindakan di 2019 yang menunjukkan bahwa pembungkaman kebebasan sipil terjadi di pemerintahan Jokowi.

Pertama, pembungkaman terhadap aktivis HAM. Di 2019, menurut LBH Jakarta, kasus tersebut bisa dilihat dari peristiwa yang dialami oleh aktivis Papua Surya Anta, jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi Watchdoc Dandhy Dwi Laksono, aktivis Robertus Robert, musisi Ananda Badudu, dan pengacara Aliansi Mahasiswa Papua Veronica Koman.

Tindakan pembungkaman juga terlihat dari peristiwa yang dialami Ketua Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) Idris Idham.

Pula, ratusan mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat kepolisian secara semena-mena saat menggelar aksi unjuk rasa menolak hasil revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada September lalu.

LBH Jakarta menyatakan ancaman itu datang dalam berbagai macam bentuk, baik di dunia nyata ataupun maya.

"(Ancaman) seperti penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, pengancaman, bullying, fitnah, kriminalisasi, gangguan, pencurian barang, penyadapan telepon seluler, dibuntuti, pemecatan sepihak, perusakan, penganiayaan, penculikan, hingga pembunuhan," kata LBH Jakarta.

"Organisasi pembela HAM juga kerap menjadi sasaran demonstrasi sebagai bentuk teror. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan kontra opini terhadap advokasi yang dilakukan organisasi."

[Gambas:Video CNN]
Penyebaran Narasi Ketakutan

Tindakan kedua adalah fearmongering atau penyebaran narasi ketakutan. Tindakan ini ialah sebuah taktik politik untuk memunculkan rasa rentan dan terancam, serta mempengaruhi opini publik.

Selama tahun 2019, tindakan penyebaran narasi ketakutan dimunculkan oleh para politikus untuk mempengaruhi kondisi masyarakat.

Ketakutan itu dibangun dengan memanfaatkan kelompok marjinal serta kelompok minoritas atau rentan. Dengan begitu, kelompok mayoritas punya alasan untuk melakukan berbagai tindakan demi mengamankan posisi.

Salah satu narasi yang senantiasa didengungkan pemerintahan Jokowi pada hari ini adalah stigma sebagai radikal, komunis, anti-Pancasila, separatis, antek asing, perusuh, dan lain sebagainya.

Cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan hukum, seperti persekusi hingga menggunakan pasal-pasal karet maupun stigma untuk mengkriminalisasi orang atau kelompok tertentu.

Akibatnya, masyarakat termasuk beberapa kelompok minoritas dan rentan tidak berani bersuara kritis. Baik secara langsung mau pun di media sosial.

"Banyak kasus pelanggaran hak warga seperti pelarangan beribadah, persekusi LGBT, penggusuran tanah masyarakat, PHK sepihak buruh, maupun kriminalisasi aktivis terus terjadi tapi tidak disuarakan ke publik," ungkap LBH Jakarta.

(mts/bmw)