Bela Komitmen Antikorupsi Jokowi, NasDem Salahkan KPK

CNN Indonesia | Senin, 09/12/2019 12:05 WIB
Bela Komitmen Antikorupsi Jokowi, NasDem Salahkan KPK Politikus Partai NasDem Irma Chaniago menyalahkan KPK karena IPK turun. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Ia kemudian menyalahkan KPK yang disebutnya melulu melakukan penindakan tanpa pencegahan. 

Hal ini dikatakannya untuk membantah pernyataan Angggota Fraksi PKS di DPR Bukhori Yusuf yang meragukan komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi karena memberi grasi kepada narapidana kasus korupsi Annas Maamun.

"Saya kira komitmen presiden untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi jelas kok. Tak ada satupun menteri beliau yang ditangkap KPK beliau intervensi. Bahkan tegas dicopot," kata Irma kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/12).


Terdapat dua menteri Jokowi dalam Kabinet Indonesia Kerja yang sudah ditangkap KPK terkait kasus korupsi. Yakni, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Selain itu, Irma juga membantah bila pemberian grasi kepada terpidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun merupakan langkah mundur dalam penegakan pemberantasan korupsi.

Annas Maamun, eks Gubernur Riau yang jadi terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan, diberi grasi oleh Jokowi dengan alibi kondisi kesehatan.Annas Maamun, eks Gubernur Riau yang jadi terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan, diberi grasi oleh Jokowi dengan alibi kondisi kesehatan. (Agus Bebeng)
Menurutnya, Jokowi memberikan grasi itu semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ia mengatakan bahwa kondisi kesehatan Annas sudah sangat memprihatinkan bila tetap menjalani hukuman.

"Annas Maimun bukan saja sudah lansia, tetapi beliau punya banyak penyakit dan poin yang lebih penting dari itu adalah yang bersangkutan sehari-hari sudah memakai alat bantu pernafasan," kata Irma.

Demikian pula dengan peringkat Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Irma memandang bahwa hal itu karena KPK kerap mengedepankan fungsi penindakan ketimbang memaksimalkan fungsi pencegahan.

CPI Indonesia pada 2018 berdasarkan data Transparency International berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka ini naik satu poin dibanding tahun sebelumnya yakni 37 pada 2017.

"Kalau mau bicara indeks persepsi korupsi yang dikatakan naik, wajar saja karena KPK di era Jokowi mengedepankan fungsi penindakan dan tak maksimal dengan fungsi pencegahannya," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf meragukan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi karena memberi grasi terhadap Annas Maamun.

[Gambas:Video CNN]
"Kalau kita lihat runut ke dalam bagaimana pemerintahan Jokowi jilid II-Jilid I itu kemudian mengeluarkan grasi terus terang kami sangat menyayangkan. Karena itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Bukhori dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (8/12).

KPK sendiri dalam beberapa kesempatan menyebut tak melulu melakukan penindakan, seperti operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga antirasuah juga punya program pencegahan berupa, misalnya, pendampingan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya.

Dengan program ini, KPK menyebut sudah menyelamatkan keuangan daerah Rp28,7 triliun pada semester pertama 2019. Namun, program pencegahan KPK disebut jarang diberitakan media dan tak diungkit para politikus saat berargumen, terutama soal pembubaran KPK.

(rzr/arh)