Prabowo Kelola Anggaran Besar, Tjahjo Minta Gunakan E-Katalog

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi mendorong Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau e-katalog. Kebijakan ini merupakan salah satu fokus Stranas Pencegahan Korupsi era Joko Widodo yang dituangkan melalui Perpres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang juga anggota inti tim nasional mengatakan sistem berbasis elektronik itu perlu dilakukan mengingat Kemenhan mengelola anggaran terbesar.

"Untuk melaksanakan e-katalog khususnya dalam pengadaan barang dan jasa," sambung Tjahjo saat pemaparan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12).


Penerapan e-katalog, kata Tjahjo, merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi di sektor keuangan negara. Implementasi sistem ini diniatkan untuk meningkatkan profesionalitas serta modernisasi pengadaan barang dan jasa.

Lihat juga: Kapolri Lapor ke Jokowi, Penyerang Novel Baswedan Masih Gelap

Selama ini menurut Tjahjo, penerapan e-katalog masih terbatas pada lima kementerian antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan serta, Kementerian Pertanian.

Selain itu terdapat lima pemerintah Provinsi yang juga telah mengimplementasikan e-Katalog yakni Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Sampai saat ini, masih ada beberapa barang yang sudah tayang di website LKPP. Dan barang yang lain masih berproses penayangannya," kata Tjahjo.

Lihat juga: Gerindra Persilakan Fadli Zon dkk Jadi Jubir Komisi dan Dapil

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto diketahui mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp127,4 triliun. Dana ini jadi yang paling besar dibanding kementerian lain dalam APBN 2020 mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan, Bondan Tiara Sofyan membeberkan 40 persen dari anggaran itu digunakan untuk menggaji sekitar 450 ribu pegawai.

Sementara 30 persen atau sekitar lebih Rp38 triliun untuk pembelanjaan barang dan biaya operasional. Sisa 30 persen lagi digunakan untuk modal pembelian barang baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk anggaran riset. (nrk/ain)