Ribuan Surat dan Kartu Pos Aspirasi HAM Diserahkan ke Seskab
CNN Indonesia
Selasa, 10 Des 2019 16:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia mengirim ribuan kartu pos dan surat berisi berbagai curahan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM kepada Sekretariat Kabinet.
Kartu pos dan surat berisi pengalaman dugaan pelanggaran HAM yang dirasakan langsung masyarakat maupun kasus lain yang dinilai perlu lekas dituntaskan pemerintah. Salah satu isu terbanyak yang ditulis melalui surat adalah soal pengungkapan kasus Novel Baswedan.
Manajer Komunikasi Amnesty Internasional Sadika Hamid mengatakan sedikitnya ada 5.000 kartu pos dan surat. Semuanya dikumpulkan menjadi satu dan dikirim ke Sekretariat Kabinet Negara pada hari ini, Selasa (10/12).
"Kehendak publik agar negara bertindak tegas atas kasus HAM yang tercermin di kartus pos tersebut. Kartu itu digalang dalam kampanye bertajuk Aksi Penyerahan Pesan Perubahan (PENA), pesan perubahan," kata Sadika ditemui usai bertemu dengan perwakilan dari Sekretariat Kabinet Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Rata-rata isi surat itu, kata Sadika, berisi keinginan publik agar negara bertindak tegas atas kasus-kasus HAM. Terutama yang ditulis dalam kartu pos dan surat.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid menyebut ada delapan fokus seruan yang diminta publik untuk segera diselesaikan dari ribuan kartu pos dan surat yang dikirim.
Pertama, sebanyak 869 surat dan kartu pos berisi permintaan dan desakan agar RUU penghapusan kekerasan seksual segera disahkan. Kedua, 705 surat dan kartu pos mendesak agar pemerintah menuntaskan dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.
Ketiga, sebanyak 715 kartu pos dan surat meminta kekerasan yang terjadi di Papua segera diakhiri. Keempat, yakni 697 surat meminta aturan diskriminatif berbasis agama segera dicabut.
Kelima, sebanyak 563 surat dan kartu pos meminta penghapusan impunitas termasuk di dalamnya menyelesaikan kasus orang hilang. Keenam, sebanyak 593 surat dan kartu pos meminta agar pemerintah memastikan tidak ada larangan kerja paksa di sektor perkebunan kelapa sawit.
"Ketujuh ada 492 surat dan kartu pos yang mendesak pelarangan diskriminatif gender, serta kedelapan ada 308 surat yang meminta hukuman kejam seperti hukuman mati dicabut," kata Usman Hamid.
[Gambas:Video CNN]
Usman mengatakan saat ini publik masih banyak yang percaya bahwa negara mau mendengar keinginan mereka. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap masyarakat yang masih mau mengirim kartu pos dan surat kepada Sekretariat Kabinet.
"Bahwa mereka percaya pada kapasitas mereka sendiri untuk mendasar perubahan dan pemerintah akan mau mendengar. Harusnya pemerintah menyambut antusiasme ini dengan tindakan nyata, agar kepercayaan masyarakat khususnya korban tidak semakin turun," kata Usman.
Deputi Seskab Bidang Polhukam Fadlansyah Lubis akan mengecek semua surat yang telah diterima. Dia mengaku bakal meneruskan semua kartu pos dan surat itu Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Kita akan teruskan, akan teruskan apa yang disampaikan teman-teman ini kepada instansi terkait, khususnya dalam hal ini Menko Polhukam," kata Fadlansyah.
"Nanti kita akan inventarisir, poin-poinnya nanti kita serahkan ke Menko Polhukam. Kira-kira itu," tambahnya.
(tst/bmw)
Kartu pos dan surat berisi pengalaman dugaan pelanggaran HAM yang dirasakan langsung masyarakat maupun kasus lain yang dinilai perlu lekas dituntaskan pemerintah. Salah satu isu terbanyak yang ditulis melalui surat adalah soal pengungkapan kasus Novel Baswedan.
Manajer Komunikasi Amnesty Internasional Sadika Hamid mengatakan sedikitnya ada 5.000 kartu pos dan surat. Semuanya dikumpulkan menjadi satu dan dikirim ke Sekretariat Kabinet Negara pada hari ini, Selasa (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rata-rata isi surat itu, kata Sadika, berisi keinginan publik agar negara bertindak tegas atas kasus-kasus HAM. Terutama yang ditulis dalam kartu pos dan surat.
 Deputi Seskab Bidang Polhukam Fadlansyah Lubis menerima ribuan surat dari Amnesty International Indonesia (CNN Indonesia/ Tiara Sutari) |
Ketiga, sebanyak 715 kartu pos dan surat meminta kekerasan yang terjadi di Papua segera diakhiri. Keempat, yakni 697 surat meminta aturan diskriminatif berbasis agama segera dicabut.
Kelima, sebanyak 563 surat dan kartu pos meminta penghapusan impunitas termasuk di dalamnya menyelesaikan kasus orang hilang. Keenam, sebanyak 593 surat dan kartu pos meminta agar pemerintah memastikan tidak ada larangan kerja paksa di sektor perkebunan kelapa sawit.
"Ketujuh ada 492 surat dan kartu pos yang mendesak pelarangan diskriminatif gender, serta kedelapan ada 308 surat yang meminta hukuman kejam seperti hukuman mati dicabut," kata Usman Hamid.
Usman mengatakan saat ini publik masih banyak yang percaya bahwa negara mau mendengar keinginan mereka. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap masyarakat yang masih mau mengirim kartu pos dan surat kepada Sekretariat Kabinet.
"Bahwa mereka percaya pada kapasitas mereka sendiri untuk mendasar perubahan dan pemerintah akan mau mendengar. Harusnya pemerintah menyambut antusiasme ini dengan tindakan nyata, agar kepercayaan masyarakat khususnya korban tidak semakin turun," kata Usman.
Deputi Seskab Bidang Polhukam Fadlansyah Lubis akan mengecek semua surat yang telah diterima. Dia mengaku bakal meneruskan semua kartu pos dan surat itu Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Kita akan teruskan, akan teruskan apa yang disampaikan teman-teman ini kepada instansi terkait, khususnya dalam hal ini Menko Polhukam," kata Fadlansyah.
"Nanti kita akan inventarisir, poin-poinnya nanti kita serahkan ke Menko Polhukam. Kira-kira itu," tambahnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK