KontraS: Jokowi Setahun Hanya Bicara HAM 12 Kali

CNN Indonesia | Rabu, 11/12/2019 06:21 WIB
KontraS: Jokowi Setahun Hanya Bicara HAM 12 Kali Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat dari 317 pidato yang disuarakan Presiden Joko Widodo selama setahun --dari Desember 2018 sampai November 2019, persoalan Hak Asasi manusia (HAM) hanya disinggung sebanyak 12 kali.

"Kami menemukan terdapat 209 kali kata 'infrastruktur' dilontarkan, sedangkan untuk 'hak asasi manusia' hanya 12 kali," tutur Koordinator KontraS Yati Andriyani di Kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12).

Dari temuan itu, Yati memaknainya sebagai cara pandang rezim atas kebijakannya. Kata 'infrastruktur' lekat dengan Jokowi. Dalam pidatonya, ia kerap membanggakan capaian kerjanya itu yang dinilai paling cemerlang.
Terakhir Jokowi sempat menyinggung manfaat infrastruktur di Papua pada pidatonya saat membuka Kongres ke-II Projo pekan lalu. Jokowi, ketika itu, mengatakan tanpa infrastruktur perjalanan dari Nduga ke Wamena bisa mencapai empat hari empat malam.


"Itulah pentingnya infrastruktur. Jangan sampai ada yang bilang infrastruktur tak bisa dimakan, siapa suruh makan infrastruktur?" kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat.
[Gambas:Video CNN]
Tak hanya infrastruktur, soal investasi juga sering diteriakan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu dengan lantang. Ia gencar mengatakan akan mengejar pihak-pihak yang menghambat lajur investasi di Indonesia.

Menurut Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS Arif Nur Fikri upaya Jokowi mendorong investasi malah mengabaikan dampak HAM maupun ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut catatan KontraS terdapat tiga kasus nyata yang bisa jadi contoh dampak negatif aktivitas bisnis dan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Misalnya, pada kasus konflik lahan antara PT Wira Karya Sakti dengan petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Jambi.

Konflik ini sempat berujung pada bentrokan antara petani dengan anggota TNI yang tengah berjaga di camp milik PT WKS. Pihak petani SMB mengklaim menemukan 1 kotak peluru di camp tersebut.
Berikutnya, kasus pertambangan emas di Kabupaten Banyuwangi milik PT Bumi Sukses Indo. Pada Agustus 2016 sempat terjadi bencana lumpur yang berdampak pada aktivitas ekonomi nelayan dan petani setempat.

Selain dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, pertambangan emas milik PT BSI juga berujung pada tindak kriminalisasi terhadap aktivis Heri Budiawan alias Budi Pego.

Kasus lainnya, menurut KontraS ialah kasus penolakan terhadap pertambangan emas PT Emas Mineral Murni (EMM) di Aceh.

Menurut catatan KontraS ada 11 warisan budaya dan sejarah di lokasi pertambangan emas. Tepatnya berlokasi di Gunung Lhee Sagoe. Salah satu wilayah pertambangan juga berada pada wilayah makam korban kasus pelanggaran HAM masa lalu, yakni kasus Tengku Bantaqiah pada 23 Juli 1999.

Kala itu terjadi penembakan oleh aparat militer yang mengakibatkan tewasnya 56 orang yang dianggap mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hingga kini pun kasus ini belum terselesaikan.
(fey/ugo)