Sidarto Danusubroto, dari Ajudan Sukarno ke Wantimpres Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 13/12/2019 19:11 WIB
Sidarto Danusubroto, dari Ajudan Sukarno ke Wantimpres Jokowi Sidarto Danusbroto kembali dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sidarto Danusbroto kembali dilantik sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12). Ia dilantik bersama delapan anggota lainnya dari berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, politisi, hingga tokoh ulama. Pelantikan ini sekaligus melanjutkan jabatan Sidarto sebagai Wantimpres pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015 lalu.

Sidarto lahir di Pandeglang, Banten 11 Juni 1936, sembilan tahun sebelum kemerdekaan. Namanya melewati tiga zaman dalam sejarah negara ini. Dia dikenal sejak Orde Lama, besar di Orde Baru, dan tetap eksis 21 tahun pasca Reformasi.

Sidarto besar di instansi kepolisian. Ia menjadi ajudan Sukarno pada 1967-1968, di awal-awal kejatuhannya sebagai pemimpin besar Revolusi dan Presiden RI pertama karena persitiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Saat Soekarno menjalani masa tahanan rumah di Wisma Yaso.


Sidarto sempat diberi pesan oleh Sukarno pada masa itu. Sukarno berkata, dirinya bisa saja dikucilkan, dijauhkan dari keluarga, dan ditahan hingga mati.


"Tapi catat ya To, jiwa, ide, ideologi, dan semangat tidak dapat dibunuh," kata Sidarto menirukan pesan Sukarno.

Demikian diceritakan dalam buku yang ditulis Ully Harmono dan Peter Kasenda berjudul: "Heldy Cinta Terakhir Bung Karno" yang diceritakan, pada 10 Desember 1967.

Pada 1974-1975 Sidarto menjabat sebagai Kapolres Tangerang. Setahun kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polri. Lalu menjadi Kepala Interpol pada 1976-1982, hingga menjadi Kepala Komapta pada 1982-1985.

Sidarto Danusubroto, dari Ajudan Sukarno ke Wantimpres JokowiPresiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Sidarto tercatat dua kali menduduki posisi kepala kepolisian daerah. Pertama, sebagai Kapolda Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada 1986-1988, dan Kapolda Jawa Barat pada 1988-1991.

Nama Sidarto agak redup di akhir-akhir pemerintahan Orde Baru. Namanya kembali muncul setahun setelah kejatuhan Soeharto. Kali ini ia mencoba peruntungan dengan berkarier di politik.


Memiliki nama besar di instansi kepolisian selama masa Orba agak membantu karir Sidarto di politik. Usai pensiun, pria yang kini berusia 83 tahun itu akhirnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Megawati Soekarnoputri.

Terbukti, pada 1999 ia melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI hingga 2013 (14 tahun). Pada 2013, ia dipercaya menggantikan Taufiq Kiemas yang meninggal sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan itu konon merupakan instruksi langsung dari PDIP.

"Ibu Ketua Umum dalam pertemuan silaturahmi tersebut menyampaikan nama senior partai anggota MPR RI atau Ketua DPP PDI Perjuangan dan mantan ajudan Bung Karno, Bapak Sidarto sebagai ketua MPR sebagaimana usulan PDI Perjuangan untuk meneruskan tugas Ketua MPR Bapak Taufiq Kiemas sampai selesai Tahun 2014," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo kala itu.

Sidarto menjabat sebagai Ketua MPR hingga Oktober 2014.

Pada 2005-2006, sejak menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR, Sidarto dikenal fokus dan lantang bicara kedaulatan negara. Ia tegas meminta TNI agar tak segan-segan menenggelamkan kapal tetangga yang terbukti melewati dan memasuki wilayah negara.

Setahun kemudian, menyusul terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI menggantikan Soesilo Bambang Yudhoyono. Ia resmi dilantik 19 Januari 2015. Kini namanya kembali resmi sebagai Wantimpres menemani Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

Usianya boleh sudah senja. Namun, sebagai orang yang pernah dekat dengan Soekarno, ia segan pergi dari Istana.


(thr/pmg)