Kemendagri: Pelayanan Pasien di 50 RS Cukup Pakai Sidik Jari

CNN Indonesia | Jumat, 13/12/2019 23:55 WIB
Kemendagri: Pelayanan Pasien di 50 RS Cukup Pakai Sidik Jari Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebut pihaknya sudah bekerjasama dengan Kemenkes. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan penggunaan e-KTP sudah mulai diarahkan sebagai basis data pasien di beberapa rumah sakit besar di Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memulai pelayanan rumah sakit tanpa dipersulit urusan administrasi kependudukan.

"Jadi kalau pasien datang enggak perlu pakai apa-apa, cukup sidik jari, jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kan dalam database kita ada sepuluh sidik jari," kata Zudan dalam sebuah acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (13/12).

Selain data biometrik berupa rekaman sidik jari, pasien juga bisa menggunakan pengenalan wajah (face recognition) ataupun nomor induk kependudukan. Zudan berkata rumah sakit akan menggunakan semua data kependudukan dalam basis data Dukcapil untuk memproses administrasi pasien.

Mantan Gubernur Gorontalo ini menyampaikan sudah ada sekitar 50 rumah sakit yang menggunakan fasilitas ini. Sebagian besar pengguna adalah rumah sakit di bawah Kemenkes, seperti RSCM di Jakarta, RSUD Sutomo Surabaya, RS Ali Sabu di Gorontalo, dan RS Zainal Baidin di Aceh.

[Gambas:Video CNN]
"Yang sudah saya tanda tangan sekitar lima puluhan, lebih. Kemkes itu 33, grup Mitra Keluarga enam belas, yang satu-satu sekitar lima [RS]," ucap Zudan.

Zudan berkata dengan sistem integrated hospital ini, pasien dimudahkan dalam urusan administrasi. Selain itu, rekam medis mereka akan tersimpan dan bisa diakses kapanpun meski berpindah rumah sakit. Selain itu, pemerintah bisa mendapat basis data kesehatan masyarakat.

"Sehingga pemerintah tahu ternyata sakitnya di daerah-daerah berbeda-beda. Maka akan ada pusat data pasien nasional, data penyakit nasional. Ini bisa digunakan untuk rencana pembangunan nasional," tuturnya.




(dhf/arh)