Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan pihaknya tak mengundang Presiden Joko Widodo dan Anggota Dewan Pembina Partai Hanura
Wiranto pada Musyawarah Nasional ke-3 Partai Hanura.
Munas Hanura akan digelar dari 17 sampai 19 Desember 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan.
Dalam Munas tersebut, Benny menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang pihak internal partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama sudah dijelaskan kami mengundang internal. Internal itu di luar pemilik suara, yakni jajaran DPP. Sebagaimana SK yang dikeluarkan kumham, tidak ada [jabatan] dewan pembina [Partai Hanura]," tutur Benny di Kantor DPP Hanura, Jalan MH Thamrin, Jakarta Selatan pada Senin (16/12).
Pernyataan tersebut mengacu pada Surat Keputusan DPP Partai Hanura yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM pada 6 Desember 2019.
[Gambas:Video CNN]Dalam surat tersebut dikatakan Benny tidak ada jabatan Dewan Pembina dalam struktur kepengurusan Partai Hanura.
"Jadi kepengurusan DPP Partai Hanura tertanggal 6 Desember 2019 yang disahkan Menkumham tidak ada unsur Dewan Pembina di struktur Dewan Pimpinan Pusat Hanura. Pak Wiranto tidak pada posisi sebagai Dewan Pembina Hanura," jelasnya.
Selain Wiranto, Presiden RI Joko Widodo juga tak diundang pada Munas Hanura besok. Benny mengatakan pihak eksternal partai baru akan diundang pada perayaan ulang tahun Hanura yang akan diadakan Januari mendatang.
Penyelenggaran Munas Hanura sendiri seharusnya digelar pada Februari 2020. Namun hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) menginginkan Munas dipercepat.
"514 kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) salah satunya dari berbagai aspirasi meminta munas dipercepat. Kemudian Rapimnas 20 sampai 22 November di Hotel Sultan yang diikuti oleh 34 pengurus tingkat provinsi juga menyampaikan hal yang sama," tutur Benny.
Mengenai agenda Munas, dijelaskan oleh Sekretaris Munas Hanura Mulyadi yang pertama akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus partai periode 2017-2019.
 Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak diundang ke munas partainya. ( CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Kemudian, paparan pandangan umum dari pengurus DPD, dan dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum beserta pengurus baru.
Selain itu, ada pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai, rekomendasi dan program umum partai, dan yang terakhir posisi Partai Hanura pada periode kepemimpinan Jokowi.
(fey/arh)