Bantah WSJ, Muhammadiyah Desak China Setop Langgar HAM Uighur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah China untuk menyetop semua jenis pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, sekaligus akan membawa media yang memberitakan dugaan lobi terhadap ormas Islam ke ranah hukum.

Hal ini disampaikan terkait pemberitaan Wall Street Journal (WSJ) yang menyebutkan ada upaya pemerintah China untuk 'merayu' sejumlah ormas Islam di Indonesia agar diam dalam isu Uighur.

Lihat juga: Media Asing: China Rayu Ormas Islam RI Agar Diam soal Uighur

"Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun," tulis PP Muhammadiyah dalam pernyataan pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul MU'ti, Senin (16/12).

Muhammadiyah pun meminta China menyelesaikan masalah Uighur "dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas."

"Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan Masyakarat Uighur," lanjut Muhammadiyah.

Salah satu demo di depan kedubes RRC menentang kebijakan terhadap etnis Uighur, di Jakarta, Desember 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Selain itu, organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 1912 ini mendesak Pemerintah Indonesia agar menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya," tutur pernyataan itu.

Tak hanya kepada Indonesia, Muhammadiyah juga mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bertindak nyata demi mengakhiri pelanggaran HAM di Xinjiang dan negara lainnya.

Lihat juga: Kemlu Maklumi China Rayu Ormas Islam RI soal Uighur

Langkah Hukum

PP Muhammadiyah juga menyesalkan pemberitaan WSJ soal lobi-lobi pemerintah China itu terhadap pihaknya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemberitaan itupun disebutnya sebagai "upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang."

Muhammadiyah pun berencana akan membawa WSJ ke ranah hukum jika tak meralat dan meminta maaf.

[Gambas:Video CNN]
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," tutur Muhammadiyah.

(arh/gil)