IGI Ingatkan Nadiem: 52 Persen Guru Belum Berstatus ASN

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa 52 persen guru di Indonesia belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut diutarakan Ramli merespons ucapan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengenai alokasi anggaran Ujian Nasional (UN) yang akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek. Dan sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara, untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru yang saat ini 52 persen sudah berstatus non PNS," tutur Ramli melalui keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (16/12).

Pada Sabtu (14/12), usai diskusi di daerah Menteng, Jakarta, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga menyebut anggaran untuk Ujian Nasional bisa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur.

Lihat juga: Menteri Malaysia Sebut Nadiem Bijak karena Bakal Ubah UN

UN di bawah kepemimpinan Nadiem telah digantikan oleh asesmen kompetensi. Pengembangan infrastruktur yang dimaksud Ade, salah satunya, perbaikan sekolah-sekolah rusak.

Ramli mengingatkan jika Nadiem lebih berorientasi pada proyek dalam kebijakannya, permasalahan kesejahteraan dan kualitas guru tidak akan tuntas.

"Jika nafsu Kemendikbud ini tidak berubah, maka jangan pernah berharap pendidikan kita lebih baik. Bagaimana pun guru adalah prasyarat pendidikan," ujar Ramli.

"Sarana dan prasarana tidak akan banyak bermanfaat. Bahkan kurikulum yang baik pun tidak akan mampu membuat pendidikan lebih baik," tambahnya.

Lihat juga: PAUD Melon Jagakarsa di Tengah Kepungan Pendidikan Dini Mahal

Menurut Ramli, akar masalah dunia pendidikan yang harus dituntaskan terlebih dahulu adalah perkara jumlah guru yang masih kurang. Dari situ, baru perkara lain bisa diselesaikan.

"Kemendikbud mestinya lebih berpikir bagaimana mencukupkan guru-guru pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah ada. Dibanding berpikir membangun sekolah baru atau membangun ruang kelas baru. Karena pada akhirnya ruang kelas tersebut hanya diisi oleh guru-guru yang tidak jelas statusnya, tidak jelas pendapatannya dan tidak jelas rekrutmennya," jelasnya.

Bangunan sekolah rusak memang salah satu persoalan dalam dunia pendidikan saat ini. Ada cukup banyak kejadian bangunan sekolah runtuh saat proses belajar mengajar. Yang terbaru terjadi di SD Gentong, Pasuruan, Jawa Timur.

Bangunan dan atap sekolah SDN Gentong ambruk saat jam pelajaran siswa, sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (15/11) pagi. Akibatnya dua orang dinyatakan meninggal dunia, 11 orang luka-luka.

Lihat juga: Nadiem Soal Isu Guru Honorer: Itu Kewenangan Pemda

Insiden ini bahkan berujung pada penetapan tersangka tindak pidana korupsi pembangunan gedung terhadap dua orang pejabat. Namun persoalan jumlah guru yang kurang hingga pemerataan pendidikan juga masih jadi masalah pelik dalam pendidikan Indonesia.

Sebelumnya pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Nadiem mengatakan Kemendikbud tengah mengkaji kebijakan rotasi guru ke sekolah yang lebih membutuhkan.

[Gambas:Video CNN]
"Kenyataannya guru banyak bergerombol di sekolah yang orang tuanya mapan. Ini tidak boleh. Kepala dinas saya minta secara tegas untuk retribusi, memberikan guru-guru kepada sekolah-sekolah kekurangan," jelasnya di Kompleks DPR/MPR, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan pada Kamis (12/12).

Untuk teknis dan implementasinya masih dikaji lebih lanjut. Nadiem mengatakan bisa jadi guru diberi penghargaan lebih jika mau ditempatkan di sekolah yang lebih membutuhkan. (fey/wis)