Bupati Puncak: Harusnya Ada Enam Provinsi di Papua

CNN Indonesia | Selasa, 17/12/2019 04:29 WIB
Bupati Puncak: Harusnya Ada Enam Provinsi di Papua Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik. (CNNIndonesia/Feri Agus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik menilai seharusnya terdapat enam provinsi di wilayah Papua. Ia menyebut perlu dilakukan pemekaran lagi empat provinsi. Saat ini baru ada dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.

"Efektif harus dibentuk baru itu empat, jadi (yang lama) Provinsi Papua dan Papua Barat. Barunya dibentuk empat, jadi total enam provinsi," kata Willem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

Willem menyatakan pemekaran wilayah Papua sangat penting dan strategis bagi kepentingan masyarakat setempat. Menurutnya, pemekaran juga mempersempit jarak masyarakat dengan pemerintahan daerah masing-masing.


"Karena rentang kendali pemerintahan ini juga sangat membutuhkan kehadiran negara," ujarnya.
Ia berharap pemekaran di Papua bisa segera terwujud. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka pintu pemekaran Papua. Komisi II DPR juga sudah menyatakan dukungan untuk penambahan jumlah provinsi di Bumi Cendrawasih itu.

"Saya harap pemekaran yang diusulkan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dipertimbangkan oleh pemerintah dengan hasil kajian yang sudah disiapkan," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemekaran wilayah Provinsi Papua masih butuh kajian mendalam dan aspirasinya sudah diterima olehMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

"Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tapi tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Jokowi tak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah. Menurutnya, usulan tersebut merupakan aspirasi yang muncul dari bawah.

"Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," ujarnya. (fra/ain)