Ma'ruf Respons Wabup Nduga: Pasukan Ditarik Kalau Papua Aman
CNN Indonesia
Jumat, 27 Des 2019 03:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah pusat tak kunjung menarik aparat dari Nduga, Papua, lantaran faktor keamanan. Hal ini terkait Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang mengundurkan diri dari jabatannya karena pemerintah tak menarik aparat dari Nduga.
"Pendekatan keamanan itu sepanjang di Nduga masih ada, kalau sudah selesai pasti ditarik. Jadi sementara saja sampai situasi kondusif," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (26/12).
Menurut Ma'ruf, pengamanan dari pemerintah pusat bukan hanya dari sisi aparat namun juga sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ia sendiri mengaku belum mengetahui sampai kapan aparat keamanan itu akan bertugas di Nduga.
Namun Ketua Umum MUI nonaktif ini memastikan aparat akan langsung ditarik begitu situasi sudah kondusif.
"Pemerintah pusat kan melihat kalau keamanannya belum kondusif, bukan hanya di Papua, di mana saja pasti pendekatannya keamanan. Sesudah kondusif baru keamanan itu ditarik. Aturan bakunya begitu," katanya.
Sementara terkait wakil bupati yang mundur, Ma'ruf menyebut hal itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
"Saya kira lagi diproses oleh Kemendagri, kita tunggu saja," ucap Ma'ruf.
Wentius sebelumnya mengundurkan diri karena mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, penambahan pasukan oleh pemerintah pusat selama ini juga dinilai tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukan non-organik (TNI). Ia khawatir dengan kondisi warganya.
"Yang tinggal di [Nduga] sini itu organiknya saja, Kapolres itu bisa. Karena kami biasa tinggal bersama di kabupaten, di mana-mana. Kalau TNI-Polri pasukan [non-organik] apa itu, harus ditarik," tutur dia.
Usulan tersebut, kata Wentius, berulang kali sudah pernah ia utarakan. Tapi lagi-lagi, tak digubris. Wentius merasa pemerintah pusat tak serius menangani konflik Nduga. Saran darinya sebagai wakil bupati tak didengar. (psp/ain)
"Pendekatan keamanan itu sepanjang di Nduga masih ada, kalau sudah selesai pasti ditarik. Jadi sementara saja sampai situasi kondusif," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (26/12).
Menurut Ma'ruf, pengamanan dari pemerintah pusat bukan hanya dari sisi aparat namun juga sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ia sendiri mengaku belum mengetahui sampai kapan aparat keamanan itu akan bertugas di Nduga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Lihat juga:Eks Wakil Bupati Nduga Tercatat Kader Hanura |
"Pemerintah pusat kan melihat kalau keamanannya belum kondusif, bukan hanya di Papua, di mana saja pasti pendekatannya keamanan. Sesudah kondusif baru keamanan itu ditarik. Aturan bakunya begitu," katanya.
Sementara terkait wakil bupati yang mundur, Ma'ruf menyebut hal itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Wentius sebelumnya mengundurkan diri karena mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil.
Selain itu, penambahan pasukan oleh pemerintah pusat selama ini juga dinilai tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukan non-organik (TNI). Ia khawatir dengan kondisi warganya.
"Yang tinggal di [Nduga] sini itu organiknya saja, Kapolres itu bisa. Karena kami biasa tinggal bersama di kabupaten, di mana-mana. Kalau TNI-Polri pasukan [non-organik] apa itu, harus ditarik," tutur dia.
Usulan tersebut, kata Wentius, berulang kali sudah pernah ia utarakan. Tapi lagi-lagi, tak digubris. Wentius merasa pemerintah pusat tak serius menangani konflik Nduga. Saran darinya sebagai wakil bupati tak didengar. (psp/ain)