"Pendekatan keamanan itu sepanjang di Nduga masih ada, kalau sudah selesai pasti ditarik. Jadi sementara saja sampai situasi kondusif," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (26/12).
Menurut Ma'ruf, pengamanan dari pemerintah pusat bukan hanya dari sisi aparat namun juga sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ia sendiri mengaku belum mengetahui sampai kapan aparat keamanan itu akan bertugas di Nduga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Eks Wakil Bupati Nduga Tercatat Kader Hanura |
"Pemerintah pusat kan melihat kalau keamanannya belum kondusif, bukan hanya di Papua, di mana saja pasti pendekatannya keamanan. Sesudah kondusif baru keamanan itu ditarik. Aturan bakunya begitu," katanya.
Sementara terkait wakil bupati yang mundur, Ma'ruf menyebut hal itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri.
Wentius sebelumnya mengundurkan diri karena mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil.
Selain itu, penambahan pasukan oleh pemerintah pusat selama ini juga dinilai tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukan non-organik (TNI). Ia khawatir dengan kondisi warganya.
"Yang tinggal di [Nduga] sini itu organiknya saja, Kapolres itu bisa. Karena kami biasa tinggal bersama di kabupaten, di mana-mana. Kalau TNI-Polri pasukan [non-organik] apa itu, harus ditarik," tutur dia.
Usulan tersebut, kata Wentius, berulang kali sudah pernah ia utarakan. Tapi lagi-lagi, tak digubris. Wentius merasa pemerintah pusat tak serius menangani konflik Nduga. Saran darinya sebagai wakil bupati tak didengar. (psp/ain)