Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden
Ma'ruf Amin menyebut pembahasan soal
khilafah dalam materi ajar di madrasah harus proporsional. Materi yang dibahas setidaknya meliputi pengetahuan atau sejarah khilafah.
"Saya kira tepat kalau (materi) khilafah masuk dalam sejarah Islam. Nanti bisa dijelaskan bahwa khilafah itu Islami tapi Islami itu tidak berarti khilafah," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (11/12).
Ma'ruf menuturkan, banyak negara di dunia yang tak setuju dengan konsep khilafah. Bahkan negara Islam seperti Arab Saudi pun tak setuju dengan konsep tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara di Indonesia, ucap Ma'ruf, menolak konsep khilafah karena telah menyepakati konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Arab Saudi kan Islam tapi pakai kerajaan, Kuwait, Qatar, itu juga Islam tapi pakai keamiran, Mesir, Pakistan, Turki itu juga Islam seperti Indonesia tapi mereka pakai republik," katanya.
Terkait materi jihad, lanjut Ma'ruf, juga harus dijelaskan sesuai konteks. Makna jihad sendiri bisa berarti perang jika dalam situasi perang. Namun maknanya bisa berarti perbaikan jika dalam situasi damai.
"Oleh karena itu dalam konteks Indonesia memberi makna jihad harus tepat. Harus diberi penjelasan rinci," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]Kementerian Agama sebelumnya merevisi konten-konten ajaran terkait khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.
Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran B-4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar.
Dalam salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com disebutkan bahwa Kemenag melakukan revisi terhadap kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) untuk pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah.
Menteri Agama Fachrul Razi juga telah mengatakan konten khilafah dan jihad dipindah dari pelajaran ilmu fiqih ke pelajaran sejarah Islam.
(psp/ain)