Gerindra: Pengkritik TGUPP Hanya Berdasarkan Kebencian

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai kritik yang ditujukan kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) selama ini cenderung tidak objektif. Menurutnya, kritik hanya didasari pada kebencian terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau melihat dari kacamata yang objektif, ya harusnya objektif (menilainya). Tapi kalau melihatnya dengan kebencian, kurang bagus, ya jelek aja. Padahal menurut saya oke," ucap Taufik saat ditemui di Wisma Garuda, Cipayung, Jakarta, Minggu (29/12).

Taufik mengklaim pembangunan di ibu kota selama ini sudah berjalan baik dan tepat waktu. Dia yakin itu berkat TGUPP yang membantu Anies menjalankan tugasnya.

"Kinerja Pak Anies selama dua tahun ini kontrolnya kuat karena kerja TGUPP bagus. Selama ini kan dikritik kerjanya (TGUPP) apa," ujarnya.

Taufik merujuk pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun berturut-turut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu yakin predikat WTP dari BPK untuk Pemprov DKI adalah bukti bahwa pembangunan berjalan dengan baik berkat sinergi antara Anies dan TGUPP.

"Anggaran belanja modal Jakarta selama dua tahun juga lebih dari Rp100 triliun, bahkan mendekati Rp110 atau Rp120 triliun. Di daerah, Rp4 triliun aja pemdanya ditangkap, berarti di sini aman. Artinya juga TGUPP kerjanya bagus," katanya.

Lihat juga: Jelang Akhir Tahun, Penyerapan APBD DKI 2019 di Bawah Target

[Gambas:Video CNN]
Keberadaan TGUPP sebelumnya banyak dikritik. Mulai urusan transparansi, tingginya gaji, hingga kinerja TGUPP. Selain itu TGUPP juga dinilai tidak relevan karena menggunakan APBD. Sementara kinerja TGUPP tidak dipertanggungjawabkan ke dewan sebagai representasi masyarakat.

TGUPP di era Anies menjadi polemik lantaran memiliki anggaran yang cukup fantastis. Untuk tahun 2020, DKI harus merogoh kocek senilai Rp19 miliar untuk menggaji mereka yang masuk TGUPP

Sejauh ini TGUPP Anies berjumlah 67 orang. Adapun gaji anggota TGUPP diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP.

Lihat juga: TGUPP Rangkap Jabatan, DPRD DKI Minta Kembalikan Uang APBD

(psp/bmw)