Anggap Lumrah Politik Identitas, FPI Beri Contoh Donald Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan politik berbasis identitas wajar dipakai dalam kehidupan berdemokrasi. Munarman meminta semua pihak tak mempermasalahkan penggunaan politik identitas dalam setiap pemilihan umum.

"Saya kira itu wajar-wajar saja politik berbasis identitas, tidak perlu dipersoalkan, tapi memang ini kalau dieksploitasi memang mengarah pada hal negatif," kata Munarman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (31/12).

Lihat juga: Munarman FPI: Jokowi Bangun Dinasti Politik di Solo dan Medan

Munarman menyebut negara yang menganut sistem demokrasi, seperti sejumlah negara di Eropa hingga Amerika Serikat (AS) juga menggunakan politik identitas. Ia lantas mencontohkan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan anti-imigran.

"Padahal itu biasa dalam perpolitikan. Donald Trump pun itu menggunakan sentimen sentimen antiimigran, jadi itu biasa," ujarnya.

Lihat juga: Peneliti LIPI Sebut 2020 Politik Indonesia Masuk Masa Suram

Munarman menyatakan bukan politik identitas yang seharusnya dipersoalkan. Menurutnya, masalah ketimpangan ekonomi lah yang harus dipecahkan oleh para pemimpin. Ia menyebut ketimpangan ekonomi ini yang membuat lahirnya politik identitas.


"Kalau ketimpangan struktur ekonomi tidak bisa didamaikan, tidak bisa dipecahkan, maka selalu akan menimbulkan politik identitas yang negatif, bukan yang positif," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Isu Agama Diprediksi Tak Marak di Pilkada Serentak 2020

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti tak sependapat dengan Munarman. Ray menyatakan penggunaan politik identitas dalam kehidupan demokratis hanya merugikan masyarakat Indonesia.

"Politik yang keliatan kencang yang kemarin itu (Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019), politik identitas-nya kuat. Dari aspek mana pun, politik identitas ini sangat tak menguntungkan republik kita," kata Ray.

(fra/gil)