Anggap Lumrah Politik Identitas, FPI Beri Contoh Donald Trump
CNN Indonesia
Selasa, 31 Des 2019 18:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan politik berbasis identitas wajar dipakai dalam kehidupan berdemokrasi. Munarman meminta semua pihak tak mempermasalahkan penggunaan politik identitas dalam setiap pemilihan umum.
"Saya kira itu wajar-wajar saja politik berbasis identitas, tidak perlu dipersoalkan, tapi memang ini kalau dieksploitasi memang mengarah pada hal negatif," kata Munarman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (31/12).
Munarman menyebut negara yang menganut sistem demokrasi, seperti sejumlah negara di Eropa hingga Amerika Serikat (AS) juga menggunakan politik identitas. Ia lantas mencontohkan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan anti-imigran.
"Padahal itu biasa dalam perpolitikan. Donald Trump pun itu menggunakan sentimen sentimen antiimigran, jadi itu biasa," ujarnya.
Munarman menyatakan bukan politik identitas yang seharusnya dipersoalkan. Menurutnya, masalah ketimpangan ekonomi lah yang harus dipecahkan oleh para pemimpin. Ia menyebut ketimpangan ekonomi ini yang membuat lahirnya politik identitas.
"Kalau ketimpangan struktur ekonomi tidak bisa didamaikan, tidak bisa dipecahkan, maka selalu akan menimbulkan politik identitas yang negatif, bukan yang positif," tuturnya.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti tak sependapat dengan Munarman. Ray menyatakan penggunaan politik identitas dalam kehidupan demokratis hanya merugikan masyarakat Indonesia.
"Politik yang keliatan kencang yang kemarin itu (Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019), politik identitas-nya kuat. Dari aspek mana pun, politik identitas ini sangat tak menguntungkan republik kita," kata Ray.
(fra/gil)
"Saya kira itu wajar-wajar saja politik berbasis identitas, tidak perlu dipersoalkan, tapi memang ini kalau dieksploitasi memang mengarah pada hal negatif," kata Munarman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (31/12).
Munarman menyebut negara yang menganut sistem demokrasi, seperti sejumlah negara di Eropa hingga Amerika Serikat (AS) juga menggunakan politik identitas. Ia lantas mencontohkan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan anti-imigran.
"Padahal itu biasa dalam perpolitikan. Donald Trump pun itu menggunakan sentimen sentimen antiimigran, jadi itu biasa," ujarnya.
Munarman menyatakan bukan politik identitas yang seharusnya dipersoalkan. Menurutnya, masalah ketimpangan ekonomi lah yang harus dipecahkan oleh para pemimpin. Ia menyebut ketimpangan ekonomi ini yang membuat lahirnya politik identitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Video CNN]
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti tak sependapat dengan Munarman. Ray menyatakan penggunaan politik identitas dalam kehidupan demokratis hanya merugikan masyarakat Indonesia.
"Politik yang keliatan kencang yang kemarin itu (Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019), politik identitas-nya kuat. Dari aspek mana pun, politik identitas ini sangat tak menguntungkan republik kita," kata Ray.
(fra/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK