PPP Janji Tak Akan Tagih Mahar ke Bakal Calon dalam Pilkada

CNN Indonesia | Minggu, 05/01/2020 01:46 WIB
Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa mengatakan partainya tidak akan memberlakukan mahar bagi para kadernya yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional ke-V PPP, di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan partainya tidak akan memberlakukan mahar bagi para kadernya yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020.

"Di tahun  2020 ini kami sudah menjadi keputusan untuk tidak ada lagi mahar," kata Suharso di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (4/1).

Meskipun begitu, Suharso mengatakan PPP ingin diberi kewenangan oleh para calon kepala daerah untuk menjalankan strategi memenangkan Pilkada 2020. Suharso mengatakan wewenang ini agar PPP  bukan hanya mengusung tetapi mengusung secara efektif. 


"Jadi kami bisa mengukur kinerja kami dan para calon-calon di pilkada juga bisa melihat apakah benar-benar PPP mengusung dan bekerja untuk mereka atau tidak," ujar Suharso. 

Suharso mengatakan wewenang tersebut juga dijadikan sebagai tolok ukur kinerja partai untuk memenangkan Pilkada. Untuk jangka panjang. Hasil Pilkada juga menjadi tolak ukur kekuatan partai sebelum memasuki Pemilu 2024.

"Juga menjadi ukuran kita skala untuk 2024 sampai dimana sistem kami secara organisasi bisa berkerja sampai dibawah," katanya. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya berencana mengevaluasi pilkada langsung yang telah digelar sejak tahun 2005 karena banyak menimbulkan kerugian alih-alih keuntungan.

Pasalnya, dana besar dihabiskan para calon lebih karena untuk uang mahar pencalonan dan biaya kampanye. Biaya politik yang terlalu tinggi dari pilkada langsung membuat banyak kepala daerah berpotensi melakukan korupsi dan diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Strategi Hadapi PT 5 Persen

Pada kesempatan itu pun Suharso mengatakan partainya bersiap-siap menghadapi ambang batas parlemen alias parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 5 persen pada Pemilu 2024.

Suharso mengatakan untuk menyukseskan partainya kelak, maka persiapan dimulai dari lapisan akar rumput. Suharso mengatakan akan memperbanyak jaringan bawah. 

"Jadi tidak lagi elitis yang lebih banyak di tingkat atas itu kita akan lebih memperbanyak dari bawah," ujar Suharso di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (4/1).

Suharso mengatakan dampak dari strategi tersebut akan memperlebar struktur organisasi ke bawah. Contohnya, Suharso mengatakan akan menghidupkan kembali jabatan komisaris hingga korlap. 

"Jadi kalau akar serabut kan melebar kemana-mana dan mungkin sampai dulu kita masih ada komisaris-komisaris korlap, penguasa-penguasa TPS ada dulu yang menjadi pelatih supervisi untuk para saksi-saksi akan hidupkan kembali," katanya.

Suharso lebih lanjut mengatakan PPP akan menerima kenaikan persentase ambang batas parlemen yang kemungkinan akan direvisi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

"Jadi ya sepanjang itu lima persen PPP akan menerimanya dan kami tahu konsekuensinya kalau itu lima persen seperti apa," katanya. 

[Gambas:Video CNN]
Lebih lanjut Suharso juga mengatakan pihaknya akan mempersiapkan generasi-generasi muda di partai PPP untuk peremajaan partai demi menghadapi Pemilu 2024. 

Akan tetapi, Suharso mengatakan pihaknya juga akan tetap mengurus generasi 'tua' agar tetap bisa mengambil suara generasi 'tua'. 

"Kalau ada milenial di dalem kita juga ingin merebut (pemilih) milenial yang di luar itu pasti dengan cara-cara yang milenial," ujar Suharso.

(jnp/kid)