Jatam: Lahan Konflik Tambang Indonesia Seluas Dua Kali Brunei

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat sepanjang lima tahun belakangan konflik pertambangan telah terjadi di lahan seluas 925.748 hektar. Dari luasan daerah konflik itu terdapat setidaknya 71 kasus.

Menurut Koordinator Jatam Merah johansyah, konflik pertambangan diprediksi bakal meningkat mengingat keinginan Presiden Joko Widodo yang ia sebut cenderung mengutamakan investasi.

"Ketika Pak Jokowi bilang, saya akan menggenjot investasi, itu sebenarnya bagi kami pemerintahan Jokowi menyalakan sirine undangan terhadap pelanggaran HAM," kata Merah dalam diskusi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

"Proyeksi kami, 2020 ke belakang, hingga 2024 setidaknya akan terjadi banyak sekali pelanggaran HAM. Kami bisa men-stressing dalam kasus pertambangan, luasan konflik pertambangan yang mampu kami catat, dalam lima tahun ke belakang adalah 959.000 hektare atau [hampir] dua kali luas negara Brunei Darussalam. Itu luasan daerah berkonflik," papar dia lagi.

Lihat juga: Komnas: Pelanggaran HAM Berat Masih Jadi PR Jokowi-Maruf

Dari total 71 konflik pertambangan, kasus terbanyak berkaitan dengan batubara yakni 23 konflik, diikuti pertambangan emas 23 kasus, pertambangan pasir besi 11 kasus dan, pertambangan nikel sebanyak 5 kasus. Adapun pola utama konflik antara lain penembakan oleh aparat, diikuti jumlah kasus dengan pola konflik didahului bentrokan fisik dan aksi-aksi pemblokiran jalan tambang.

Menurut Merah, konsekuensi dari pelbagai konflik pertambangan tersebut salah satunya adalah upaya kriminalisasi terhadap warga ataupun aktivis. Jatam mencatat sepanjang 2014-2019 telah terjadi 33 kasus kriminalisasi.

"Sementara hanya di sepanjang 2019 saja tindakan kriminalisasi dan penyerangan yang menyebabkan kerusakan hingga kematian 10 kasus. Jatam mencatat ada 4 kasus kriminalisasi, 2 kasus yang diduga penyerangan yang mengakibatkan kematian, dan 4 tindakan intimidasi oleh preman yang diduga suruhan perusahaan tambang," tulis laporan Jatam dalam 'Catatan Awal 2020 dan Proyeksi" yang diterima CNNIndonesia.com.

Lembaga tersebut juga menemukan ada 10 pasal yang kerap digunakan untuk menjerat warga ataupun aktivis.

Lihat juga: Komnas HAM Prediksi Konflik Agraria Makin Banyak Era Jokowi

Pasal-pasal itu di antaranya Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi ancaman bagi orang yang dianggap merintangi kegiatan pertambangan. Selain itu terdapat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai keterangan palsu. Aturan ini digunakan menjerat warga penolak tambang di Jawa Tengah, Joko Prianto.

Contoh lain adalah Pasal 107 a Undang-Undang tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang digunakan untuk warga Banyuwangi penolak tambang emas, Budi Pego. Ada pula Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penangkapan filmmaker Dandhy Laksono.

Bukan saja deretan jerat hukum terhadap warga dan aktivis, menurut Jatam, kriminalisasi juga mengintai para ahli atau akademisi. Preseden ini pernah menimpa Basuki Wasis dan Bambang Hero yang menjadi saksi ahli dalam sejumlah kasus pertambangan. Belum lagi, serangan langsung secara fisik.

"Baru saja tiga hari atau empat hari yang lalu, ada aktivis mahasiswa Muhamad Iksan umurnya masih 23 tahun, ditebas kepalanya karena memperjuangkan kampungnya menolak ekspansi dua perusahaan tambang," kata Merah mengingatkan. (ika/wis)