Dalam kunjungannya ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Edhy membangun komunikasi dengan para nelayan di Natuna seperti yang diperintahkan Jokowi.
"Kunjungan ini menindaklanjuti salah satu perintah Presiden Jokowi kepada Menteri KKP untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo melalui siaran pers, Selasa (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edhy yang didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto juga akan memperbaiki komunikasi pemerintah pusat dengan Pemda Natuna.
Sebelumnya, perairan Natuna menjadi sorotan usai nelayan asal Republik Rakyat China mengambil ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat melayangkan nota protes, tetapi Kementerian Pertahanan China bersikukuh mengklaim Natuna bagian dari Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line).
Hingga Senin (6/1), TNI masih bersiaga di perairan Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan pihaknya berpatroli dengan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) karena kondisi belum berubah.
Kementerian Luar Negeri sudah melayangkan nota protes. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga mengusulkan pengiriman nelayan di batas laut Natuna sebagai bentuk perlawanan.
"Jadi kita enggak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal nelayan asing). Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan kita," ucap Edhy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).
Alih-alih melunak usai Indonesia melayangkan nota protes, China justru mengirim 2 kapal coast guard untuk mengawal kapal nelayannya di sekitar Natuna. TNI tak tinggal diam. Sebanyak 4 pesawat jet tempur F-16 dikirim untuk berpatroli.
Lihat juga:PBNU Bela Iran, Kecam AS dan Trump |