Din Syamsuddin Cs Desak Pemerintah Tak Lembek di Natuna
CNN Indonesia
Selasa, 07 Jan 2020 19:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) menyerukan agar pemerintah Indonesia tak ragu bersikap tegas menghadapi sengketa Laut Natuna.
Anggota DN PIM, Nadjamudin Ramly mengatakan masalah hukum laut internasional ini sudah jelas diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia, kata dia, punya landasan hukum yang kuat pula untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah perairan tersebut.
"Indonesia dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sudah benar, kita berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu UNCLOS tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif," terang Nadjamudin di Jakarta Selatan, Selasa (7/1).
"Pemerintah, dari mulai Pak Rizal Ramli yang menukar nama itu menjadi Laut Natuna Utara itu sudah bagus sehingga kita tetap bertahan pada keputusan hukum laut internasional di dalam UNCLOS 1982," tambah dia.
Nadjamudin melanjutkan, dengan demikian apa yang disebut penangkapan ikan secara tradisional oleh pemerintah China, tidak memiliki dasar hukum. Sehingga dia merasa, tak perlu lagi ada kompromi dalam penyelesaian sengketa ini.
"Dan tidak ada kompromi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia," tutur dia.
Hal serupa diungkapkan Ketua Umum DN PIM Din Syamsuddin yang meyakinkan pemerintah untuk berkukuh pada ketegasan sikap. Kendati dalam penyelesaian, ia mengusulkan agar pemerintah menempuh jalan dialog.
[Gambas:Video CNN]
"Tetap tegas, jangan sekali-kali kehilangan pegangan terhadap prinsip yang kita yakini. Apalagi dijamin oleh keputusan PBB, UNCLOS 1982. Tapi dalam penyelesaiannya bisa lah diatur secara dialogis, persuasif dan efektif tapi tanpa menjual harga diri tanpa kehilangan prinsip," sambung Din.
DN PIM terdiri atas sejumlah tokoh lintas disiplin yang fokus pada isu kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan. Pentolannya mulai dari Din Syamsuddin, Siti Zuhro, Philip Kuntjoro Widjaja, Amidhan, Nadjamudin Ramly hingga Hamdan Zoelva. (ika/asa)
Anggota DN PIM, Nadjamudin Ramly mengatakan masalah hukum laut internasional ini sudah jelas diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia, kata dia, punya landasan hukum yang kuat pula untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah perairan tersebut.
"Indonesia dengan sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sudah benar, kita berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu UNCLOS tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif," terang Nadjamudin di Jakarta Selatan, Selasa (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nadjamudin melanjutkan, dengan demikian apa yang disebut penangkapan ikan secara tradisional oleh pemerintah China, tidak memiliki dasar hukum. Sehingga dia merasa, tak perlu lagi ada kompromi dalam penyelesaian sengketa ini.
"Dan tidak ada kompromi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia," tutur dia.
"Tetap tegas, jangan sekali-kali kehilangan pegangan terhadap prinsip yang kita yakini. Apalagi dijamin oleh keputusan PBB, UNCLOS 1982. Tapi dalam penyelesaiannya bisa lah diatur secara dialogis, persuasif dan efektif tapi tanpa menjual harga diri tanpa kehilangan prinsip," sambung Din.
DN PIM terdiri atas sejumlah tokoh lintas disiplin yang fokus pada isu kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan. Pentolannya mulai dari Din Syamsuddin, Siti Zuhro, Philip Kuntjoro Widjaja, Amidhan, Nadjamudin Ramly hingga Hamdan Zoelva. (ika/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK