Kemendagri Tunggu KPK soal Nasib Bupati Sidoarjo
CNN Indonesia
Rabu, 08 Jan 2020 19:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersiap menonaktifkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/1) malam.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyampaikan pihaknya menunggu keputusan KPK terkait penahanan Saiful. Mekanisme itu diatur Pasal 65 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Tugas Kami secara administratif memberhentikan yang bersangkutan sekarang begitu KPK nanti menahan yang bersangkutan. Lalu kami langsung tunjuk wakil bupati Sidoarjo jadi Plt (pelaksana tugas)," kata Akmal kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1).
Akmal memastikan hingga saat ini pihaknya belum menonaktifkan Saiful. Dia bilang Kemendagri akan mengeluarkan surat keputusan hanya jika KPK sudah melakukan penahanan.
Dia juga menuturkan langkah itu harus dilakukan guna menjaga stabilitas pemerintahan di daerah. Kemendagri menginginkan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan dengan baik meski kepala daerah terjerat kasus.
Akmal meminta seluruh pihak ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Sebab mencegah korupsi di kalangan kepala daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemendagri.
"Media, masyarakat harus ikut awasi itu. Itu kan kejadian yang kita tidak inginkan sama sekali, tapi kan kita tak bisa mengawasi dari waktu ke waktu," ujar dia.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). KPK menciduk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Selain itu ada pula sejumlah orang lain yang turut digelandang penyidik KPK, yaitu ajudan bupati dan pihak swasta.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan Subdit III Tipidkor Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu dini hari, Saiful menanggapi santai. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo itu menyatakan tak tahu apa-apa.
"Aku dewe enggak eroh kok (Saya sendiri tidak tahu kok)," kata Saiful. (dhf/asa)
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyampaikan pihaknya menunggu keputusan KPK terkait penahanan Saiful. Mekanisme itu diatur Pasal 65 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Tugas Kami secara administratif memberhentikan yang bersangkutan sekarang begitu KPK nanti menahan yang bersangkutan. Lalu kami langsung tunjuk wakil bupati Sidoarjo jadi Plt (pelaksana tugas)," kata Akmal kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akmal memastikan hingga saat ini pihaknya belum menonaktifkan Saiful. Dia bilang Kemendagri akan mengeluarkan surat keputusan hanya jika KPK sudah melakukan penahanan.
Dia juga menuturkan langkah itu harus dilakukan guna menjaga stabilitas pemerintahan di daerah. Kemendagri menginginkan pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan dengan baik meski kepala daerah terjerat kasus.
"Media, masyarakat harus ikut awasi itu. Itu kan kejadian yang kita tidak inginkan sama sekali, tapi kan kita tak bisa mengawasi dari waktu ke waktu," ujar dia.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1). KPK menciduk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Selain itu ada pula sejumlah orang lain yang turut digelandang penyidik KPK, yaitu ajudan bupati dan pihak swasta.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan Subdit III Tipidkor Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu dini hari, Saiful menanggapi santai. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo itu menyatakan tak tahu apa-apa.
"Aku dewe enggak eroh kok (Saya sendiri tidak tahu kok)," kata Saiful. (dhf/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK