Dewas KPK Keluarkan Izin Penggeledahan Kasus Bupati Sidoarjo

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penggeledahan dalam penyidikan perkara yang menjerat Bupati Sidoarjo nonaktif, Saiful Ilah. Itu dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Untuk Sidoarjo sudah minta izin dan sudah diberikan," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada CNNIndonesia.com, Jum'at (10/1).

Lihat juga: Dua Kali OTT, ICW Minta Tak Buru-buru Anggap UU KPK Berhasil

Untuk diketahui, mekanisme penggeledahan saat ini harus mendapatkan izin dewan pengawas berdasarkan aturan perubahan tentang KPK.

Dewan pengawas merupakan organ baru di tubuh lembaga antirasuah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Anggota dewan pengawas KPK terdiri dari lima orang, satu di antaranya merangkap sebagai ketua.

Keberadaan dewan pengawas ini menggantikan keberadaan penasihat KPK. Organ baru ini memiliki sejumlah kewenangan, antara lain memberikan izin atau tidak mengenai penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan.

Syamsuddin mengaku tidak tahu secara detail lokasi mana saja yang hendak digeledah terkait dugaan tipikor yang menjerat Saiful Ilah tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, empat anggota dewan pengawas lainnya dan Pelaksanatugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri belum memberi jawaban terkait penggeledahan tersebut.

Lihat juga: Bupati Sidoarjo Kena OTT, Firli Akui Tak Happy

Sebelumnya, Saiful ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/1).

Dari kronologi perkara tangkap tangan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menyita uang senilai Rp1.813.300.000 dari sejumlah pihak.

Alex menjelaskan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, berdasarkan pengintaian sebelum dewan pengawas dilantik. Atas dasar itu, kata dia, tidak diperlukan izin dari dewan pengawas untuk melakukan penindakan.

"Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan dewan pengawas itu, kan. Informasi yang sebelumnya; sudah lama," kata Alex saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Terkait dewan pengawas yang memiliki tugas untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan UU 19 Tahun 2019, Alex mengatakan saat ini sedang disusun operasional prosedurnya.

"Peraturan sedang kita susun SOP-nya. Jadi, sementara kita susun SOP-nya. Kan dewan pengawas sudah ada, tinggal nanti ketentuan SOP-nya seperti apa nanti kita atur," ucapnya.

Lihat juga: Mahfud Sebut Tak Ada Masalah Hukum OTT Tanpa Izin Dewas KPK

(ryn/kid)