Penggugat UU Kementerian Negara Sindir Bisa Ada 70 Wamen

CNN Indonesia | Senin, 13/01/2020 18:10 WIB
Penggugat UU Kementerian Negara Sindir Bisa Ada 70 Wamen Jokowi melantik 12 wamen pada 25 November 2019. Posisi ini digugat ke MK karena dinilai cuma mengakomodasi kepentingan timses. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bayu Segara dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi memohon uji materi ketentuan soal jabatan wakil menteri (wamen) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai hanya mengakomodasi kepentingan tim sukses (timses).

Diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk 12 wamen dalam kabinet Indonesia Maju. Bayu kemudian mengugat ketentuan itu pada Senin (25/11/2019), dan terdaftar dengan nomor perkara 80/PU-XVII/2019.

Pasal yang digugat yakni Pasal 10 UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menjelaskan bahwa presiden dapat mengangkat wamen apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.


Kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan pasal tersebut tak menjelaskan kedudukan dan fungsi wamen secara rinci. Selain itu, juga tak dijelaskan persyaratan untuk menjadi wamen.

Viktor menduga penambahan jabatan wamen itu semata untuk mengakomodasi kepentingan timses karena tak ada batasan yang jelas dalam UU.

"Keberadaan wamen ini murni untuk akomodasi kepentingan timses. Sehingga presiden sangat mungkin membentuk berapa pun wamen. Misalkan dalam 37 kementerian, maka dibutuhkan satu kementerian, dua wakil pun bisa, menjadi 70 wamen bisa," ujar dia, usai sidang perbaikan permohonan di gedung MK, Jakarta, Senin (13/1).

Menurutnya, keberadaan wamen itu hanya menimbulkan pemborosan anggaran negara dan bertentangan dengan prinsip Jokowi selama ini yang kerap menyinggung soal perampingan birokrasi.

Jika mengacu pada sejumlah aturan tentang kementerian negara, lanjut Viktor, keberadaan wamen sebenarnya tak terlalu diperlukan. Sebab, pembantu presiden adalah menteri yang dibantu sekretariat jenderal, direktorat jenderal, dan inspektorat jenderal.

[Gambas:Video CNN]
"Artinya tanpa wamen pun kementerian sudah bisa berjalan dan itu terjadi mulai dari 2002 sampai 2008 karena UU ini kan baru ada 2009. Jadi tidak ada soal kalau tidak ada wamen, tapi kemudian muncul dengan alasan beban tugas berat," terangnya.

Jokowi sebelumnya telah melantik 12 wamen tak lama setelah pelantikan menteri pada Oktober 2019. Sejumlah wamen yang ditunjuk berasal dari berbagai latar belakang mulai dari parpol, profesional, hingga tim sukses.

Beberapa nama yang ditunjuk di antaranya politikus PSI Surya Tjandra sebagai Wamen ATR/BPN,Ketua Projo Budi Arie Setiadi sebagai Wamen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid sebagai Wakil Menag.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan uji materi pasal dan UU yang sama pada 2012. Hasilnya, lembaga yang saat itu dipimpin oleh Mahfud MD menyatakan pasal tersebut tak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menganggap presiden memiliki wewenang mengangkat wamen sesuai beban kerja dan kebutuhan, terlepas persoalan ini diatur dalam UU atau tidak.

(psp/arh)