PPP Tolak Usulan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen
CNN Indonesia
Selasa, 14 Jan 2020 23:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya menolak usulan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 dinaikkan menjadi lima persen. Diketahui ambang batas parlemen dalam Pilpres 2019 sebesar empat persen dan Arsul melihat hal itu sudah ideal.
"Artinya PPP menginginkan sebisa mungkin ambang batas tidak dinaikkan," kata Arsul di Komplek DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Kendati demikian, Asrul menyatakan pihaknya terbuka dengan usulan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun langkah ini perlu dibarengi dengan upaya meminimalisir oligarki pada parpol.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Arwani Thomafi pada kesempatan berbeda menyatakan hal serupa. Menurutnya menaikkan ambang batas parlemen bakal membuat suara masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbuang sia-sia.
"Jangan sampai masyarakat datang ke TPS, tapi justru banyak suara yang hangus tidak jadi kursi. Kalau parliamentary threshold ini dinaikkan maka semakin berpotensi suara yang hangus akan semakin banyak," tuturnya.
Pun demikian Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen saat ini sudah ideal. Namun Demokrat masih enggan mengatakan secara gamblang penolakannya terhadap usulan kenaikan ambang batas parlemen.
"Kita lihat saja di pembahasannya nanti. Kami belum membahas batasan itu. Tapi menurut saya empat persen sudah cukup bagus," tutur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
[Gambas:Video CNN]
Namun Syarif mengaku tak setuju jika sistem pemilu diubah sepenuhnya menjadi proporsional tertutup.
"Kita sadari terbuka itu juga menimbulkan persoalan, tetapi proporsional tertutup juga menimbulkan masalah baru. Mungkin yang lebih bagus gabungan, antara terbuka dan tertutup," ucapnya.
Syarif menjelaskan yang ia maksud adalah perhitungan sekian banyak kursi menjadi hak partai dan sisanya menjadi hak masyarakat.
Hal berbeda disampaikan Politikus Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dia menyatakan setuju dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen.
Dikatakan Bamsoet pihaknya bahkan mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan jadi tujuh persen pada Pemilu 2024.
"Kalau PT nol persen maka akan puluhan partai yang ada di parlemen. Ini maka tidak efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat juga," tuturnya.
Diketahui meningkatkan nilai ambang batas menjadi lima persen merupakan salah satu hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan.
PDIP juga menyatakan bakal memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk bisa mengembalikan pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup. (fey/osc)
"Artinya PPP menginginkan sebisa mungkin ambang batas tidak dinaikkan," kata Arsul di Komplek DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
Kendati demikian, Asrul menyatakan pihaknya terbuka dengan usulan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun langkah ini perlu dibarengi dengan upaya meminimalisir oligarki pada parpol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai masyarakat datang ke TPS, tapi justru banyak suara yang hangus tidak jadi kursi. Kalau parliamentary threshold ini dinaikkan maka semakin berpotensi suara yang hangus akan semakin banyak," tuturnya.
Pun demikian Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen saat ini sudah ideal. Namun Demokrat masih enggan mengatakan secara gamblang penolakannya terhadap usulan kenaikan ambang batas parlemen.
"Kita lihat saja di pembahasannya nanti. Kami belum membahas batasan itu. Tapi menurut saya empat persen sudah cukup bagus," tutur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
[Gambas:Video CNN]
Namun Syarif mengaku tak setuju jika sistem pemilu diubah sepenuhnya menjadi proporsional tertutup.
"Kita sadari terbuka itu juga menimbulkan persoalan, tetapi proporsional tertutup juga menimbulkan masalah baru. Mungkin yang lebih bagus gabungan, antara terbuka dan tertutup," ucapnya.
Syarif menjelaskan yang ia maksud adalah perhitungan sekian banyak kursi menjadi hak partai dan sisanya menjadi hak masyarakat.
Hal berbeda disampaikan Politikus Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dia menyatakan setuju dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen.
Dikatakan Bamsoet pihaknya bahkan mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan jadi tujuh persen pada Pemilu 2024.
"Kalau PT nol persen maka akan puluhan partai yang ada di parlemen. Ini maka tidak efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat juga," tuturnya.
Diketahui meningkatkan nilai ambang batas menjadi lima persen merupakan salah satu hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan.
PDIP juga menyatakan bakal memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk bisa mengembalikan pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup. (fey/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK