DPR Minta Pemkot Depok Hindari Diskriminasi dalam Razia LGBT

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tak gunakan cara-cara yang berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi kelompok minoritas terkait rencana merazia kelompok Lesbian, Gay, Lesbian, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Depok.

"Upaya pencegahan itu bukan dengan cara-cara yang berpotensi menimbulkan diskriminasi," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Ace menyadari bahwa pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menciptakan rasa aman bagi warganya. Dia mengakui upaya pencegahan kekerasan seksual merupakan kewajiban bersama, termasuk pemerintah daerah.

Meski demikian, Ace mewanti-wanti agar Pemkot Depok tetap melindungi hak-hak warganya. Hal itu bertujuan agar tak merasa dilanggar dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah.

Lihat juga: Isak Sofie, Waria Depok Respons Rencana Wali Kota Razia LGBT

"Alih-alih warga negara memiliki hak dilindungi, yang ada malah ada merasa dilanggar haknya," kata dia.

Rencana Pemkot Depok menggelar razia LGBT dipicu oleh kasus kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan WNI warga Depok, Reynhard Sinaga di Manchester, Inggris.

Ace menilai kasus yang dialami oleh Reynhard Sinaga di Inggris harus dijadikan pelajaran untuk semua bahkan pemerintah sekalipun. Hal itu agar tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apapun, termasuk pelaku kekerasan LGBT tidak boleh terjadi.

Lihat juga: Amnesty International: Razia LGBT di Depok Tak Manusiawi

[Gambas:Video CNN]
Diketahui, Reynhard diputus bersalah dan dihukum seumur hidup oleh pengadilan Inggris. Kasus itu bahkan disebut sebagai perkara pemerkosaan terbanyak dalam sejarah kriminal negara tersebut.

Agar hal serupa tak terjadi di Depok, Wali Kota Muhammad Idris menginstruksikan bawahannya untuk aktif mengatasi persoalan kriminalisasi seksual. Idris berencana akan membentuk crisis center LGBT dan melakukan razia untuk mengurangi perilaku seksual kelompok LGBT. (rzr/ain)