Mahfud Sebut Pemerintah dan DPR Terbuka Masukan Omnibus Law

CNN Indonesia

Selasa, 21 Jan 2020 00:45 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah bersama DPR terbuka dengan masukan dari kelompok buruh terkait RUU Omnibus Law. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah bersama DPR terbuka dengan masukan yang diberikan oleh federasi serikat buruh terkait RUU Omnibus Law.

Dia meminta agar semua pihak bisa menyampaikan secara langsung terkait masukan Omnibus Law yang saat ini tengah menjadi polemik karena dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan investor.

Lihat juga:

Demo Buruh Tolak Omnibus Law 'Cilaka' Soroti Enam Isu

"Kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, nah itu, disampaikan saja di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan dibahas ya belum dimulai, baru diagendakan untuk segera dibahas," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud sendiri mengaku mafhum dengan kekhawatiran buruh atas aturan baru yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah itu. Maka dari itu kata dia, jika ada sesuatu yang dianggap mengganggu bisa langsung disampaikan ke pemerintah maupun DPR.

Mahfud Sebut DPR dan Pemerintah Terbuka Masukan Omnibus Law

Demo buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/01/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Namun yang pasti, menurut Mahfud, ketakutan-ketakutan soal tak dipedulikannya buruh dalam Omnibus Law ini justru keliru.

"Kalau sejauh yang saya ikut justru buruh diutamakan di situ, tapi coba di bagian mana yang dirugikan, sampaikan ke DPR, sampaikan juga ke saya, nanti saya salurkan," kata dia.

Lihat juga:

Melihat Poin UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Didemo Buruh

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan dirinya sempat mengikuti pemberitaan soal demo buruh di depan Gedung DPR hari ini. Hanya dia belum tahu pasti soal materi penolakan yang diajukan para buruh terkait Omnibus Law ini.

Dia yakin Omnibus Law ini bukan omnibus untuk investasi. Omnibus ini diciptakan justru untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

"Cipta lapangan kerja itu maksudnya agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu semakin terbuka lebar dan salah satu caranya mempermudah, menyederhanakan perizinan investasi dan investasi itu bukan hanya investasi asing," kata dia.

"Jadi bukan investasinya yang ditekankan, tetapi penciptaan lapangan kerjanya. yang selama ini agak terhambat oleh perizinan investasi, jangan keliru lalu isunya liar ini untuk mempermudah investasi, enggak ini investasi biasa," kata dia.