Demokrat Bandingkan Ekonomi dan Demokrasi Era Jokowi-SBY

CNN Indonesia | Selasa, 21/01/2020 13:43 WIB
Demokrat Bandingkan Ekonomi dan Demokrasi Era Jokowi-SBY Demokrat menilai ada perbedaan kondisi utang pemerintah dan daya beli masyarakat saat ini dengan era kepemimpinan SBY dulu (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik dan Andi Arief membandingkan kondisi ekonomi, hukum, dan kebebasan berpendapat kondisi saat ini dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu.

"Bila otoritas politik majikan mereka, inilah kerusakan lain, yakni abuse of power, yang diwariskan pemerintahan ini kepada Indonesia setelah utang luar negeri meroket, jatuhnya daya beli, pelemahan KPK, represi kemerdekaan berpendapat dan berserikat," tutur Rachland melalui akun Twitternya (18/1).

Merujuk data Kementerian Keuangan per akhir November 2019, utang pemerintah sudah mencapai Rp4.814,31 triliun. Meroket dari tahun ke tahun seperti yang diutarakan Rachland.


Berbeda dengan jumlah utang selama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin selama 10 tahun, yakni sejak 2004 hingga 2014.

Pada 2004, utang pemerintah sebanyak Rp1.299,5 triliun. Saat mengakhiri jabatannya sebagai presiden pada 2014, utang pemerintah berada di angka Rp2.608,78 triliun.

Kenaikan utang lebih tinggi di era kepemimpinan Jokowi. Saat Jokowi mulai menjabat, utang pemerintah Rp2.608,78 triliun. Meningkat hingga Rp4.418,3 triliun meski Jokowi baru 5 tahun berkuasa.

Ambang batas utang Indonesia berada pada rasio 30 persen terhadap PDB. Sementara di era SBY dulu, kata Wasekjen Demokrat Andi Arief, rasio bertahan 23 persen.

Andi mengklaim daya beli masyarakat di era kepemimpinan SBY cenderung terjaga. Tidak seperti saat Jokowi memerintah.

"Daya beli masyarakat terjaga, terlihat dari komponen pertumbuhan dan keep buying strategy," tuturnya melalui pesan singkat.
[Gambas:Video CNN]
Andi lalu menyinggung soal pelemahan KPK di era kepemimpinan Jokowi. Dia mengklaim hal serupa tidak terjadi ketika SBY menjadi presiden.

"KPK bisa menangkap siapa saja, tidak mudah diganggu dan dihantam instansi lain," imbuhnya.

Andi bicara demikian merujuk pada kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR fraksi PDIP. Kasus tersebut melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Kader PDIP Agustina Tio dan Harun Masiku.

KPK tidak bisa menggeledah kantor DPP PDIP. Selain itu, petugas KPK pun dikabarkan tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal saat berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk kasus yang sama.

Sejauh ini, KPK juga masih belum bisa menemukan kader PDIP Harun Masiku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, di masa kepemimpinan SBY dulu, ada beberapa petinggi partainya yang ditangkap dan dihukum lantaran terlibat kasus korupsi. Misalnya, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng serta Angelina Sondakh.

Presiden Jokowi sudah pernah membantah anggapan KPK dilemahkan. Dia berkata demikian merujuk pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di awal 2020.

Menurutnya, itu bukti KPK tetap kuat.

"Buktinya saya sudah sampaikan, KPK melakukan OTT ke Bupati Sidoarjo dan (mantan Komisioner) KPU," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
(bmw/bmw)