Pindah Ibu Kota, ASN Pensiun Diganti PNS Kaltim

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun pada 2023-2024 tidak ikut pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Pemerintah akan menutup kebutuhan ASN dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) lokal.

Menurut data Tjahjo, total jumlah PNS mencapai 118.513 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 16 persen sampai 17 persen akan memasuki masa pensiun pada 2023-2024. Artinya, ada sekitar 18 ribu sampai 20 ribu orang yang kemungkinan digantikan oleh PNS Kaltim.

Lihat juga: Tjahjo Buka Peluang Tak Semua ASN Pindah ke Ibu Kota Baru

"Pada 2023-2024 yang pensiun hampir 16-17 persen, berarti tidak [ikut pindah]. Kekurangannya bisa diambil dari ASN baru dan diambil ASN yang ada di Kaltim," ujar di di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1).

Tjahjo memperkirakan kebutuhan PNS yang bisa digantikan oleh pegawai lokal umumnya mengisi struktur eselon I ke bawah. Kendati begitu, dia memastikan pemerintah tetap akan melihat kesesuaian kebutuhan PNS masing-masing kementerian/lembaga dengan kompetensi yang dimiliki oleh para abdi negara di Kaltim itu.

"Mereka akan dites sesuai kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada, termasuk untuk ASN baru dan dari yang ada. Kami menyerahkan kepada kementerian/lembaga untuk dicek masing-masing," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]
Di sisi lain, Tjahjo mengatakan pemerintah akan turut melihat kesiapan PNS yang akan dipindahkan.

"Seharusnya ASN ditugaskan di mana saja siap dong, di seluruh wilayah NKRI harus siap. Tapi karena ini ibu kota baru, supaya dia fokus kerja, jadi perlu dicek," terangnya.

Kondisi-kondisi tertentu yang juga akan dilihat, sambung Tjahjo, misalnya ada pasangan suami istri yang sama-sama bekerja sebagai ASN dan akan masing-masing perlu dipindahkan ke ibu kota baru. Kendati begitu, ia belum memberi kepastian apakah untuk kasus serupa maka pasangan ASN akan prioritas dipindahkan secara bersama-sama atau tidak.

Lihat juga: PKS soal Investasi Ibu Kota Baru: Jokowi Ambil Risiko Besar

"Mungkin tidak istri atau suami yang beda kementerian/lembaga ikut dipindah ke sana. Ini kalau tidak dilihat aspek itu, kan jadi bolak balik pulangnya," imbuhnya.

Di sisi lain, Tjahjo menyatakan pendataan seluruh kebutuhan ASN di ibu kota baru setidaknya akan selesai pada tahun ini. Kemudian, data itu akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, kata dia, konstruksi kawasan ibu kota negara baru akan dilakukan pada akhir tahun ini. Targetnya, itu dilakukan sampai 2023. ASN pun bisa pindah ke sana mulai 2024.

"Secara prinsip perintah presiden sekaligus, tidak bertahap," pungkasnya.

(uli/arh)