PAN Sebut Omnibus Law Cilaka Bisa Ditunggangi Pemburu Rente

CNN Indonesia | Kamis, 23/01/2020 06:47 WIB
PAN Sebut Omnibus Law Cilaka Bisa Ditunggangi Pemburu Rente Foto ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainudin Maliki mengingatkan seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan RUU omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja untuk mewaspadai kehadiran penumpang gelap dalam penyusunan RUU tersebut.

"Penumpang gelap omnibus law dalam hal ini adalah para pemburu rente atau pelaku pasar yang bermodal aset," kata Zainudin saat menginterupsi rapat paripurna DPR RI ke-8 di Kompleks Parlemen, Rabu (22/1).

Zainudin berkata pemburu rente dapat berupa pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan agar omnibus law bisa memberikan kemudahan baginya dalam merintis usaha.


Dia tak menyebut gamblang nama atau jenis pengusaha yang bisa menjelma jadi pemburu rente. Namun Zainudin mengingatkan para pengusaha itu bisa mendekati pembuat regulasi demi mendapat kemudahan lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. 

"Jadi dia nanti dapat kemudahan izin, lalu misalnya dapat penguasaan lahan dengan mudah, lalu tidak ada sanksi pidana lagi," kata Zainuddin merinci saat dihubungi CNNIndonesia.com.

"Kalau di zaman Orde Baru itu muncul (istilah) kabir, kapitalisme birokrat," tambah dia.

Menurut Zainudin para pemburu rente tersebut dapat merugikan kalangan nelayan dan petani, bahkan merusak sistem politik dan perundang-undangan. Sebab, pemburu rente hanya berorientasi pada keuntungan.

"Para pemburu rente tak peduli rusaknya lingkungan atau aset bahkan tak peduli sistem rusak, termasuk sistem politik, termasuk peraturan dan perundang-undangan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
DPR telah resmi mengesahkan 50 rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

Empat di antara 50 RUU tersebut merupakan Omnibus Law yakni RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Pengesahan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (22/1). (mjo/wis)