Wantimpres Ingin Beda Nasihat ke Jokowi soal Omnibus Law

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 22/01/2020 22:51 WIB
Wantimpres Ingin Beda Nasihat ke Jokowi soal Omnibus Law Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto (kiri) usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menyatakan pihaknya tak ingin memberikan nasihat atau pertimbangan yang sama dengan kementerian/lembaga maupun staf khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk soal RUU Omnibus Law.

Hal itu Wiranto sampaikan usai bertemu dengan Jokowi bersama anggota Wantimpres lainnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).


"Kami tidak ingin nasihat dan pertimbangan kami kepada presiden itu duplikasi, tumpang tindih dengan instrumen lain yang dimiliki presiden," kata Wiranto.


Wiranto menyatakan tak mungkin pihaknya memberikan masukan yang sama dengan lembaga lainnya kepada Jokowi. Menurutnya, jika hal itu yang terjadi, pihaknya tak bisa memainkan peran sebagai Wantimpres dengan baik.

"Kami sudah melaporkan presiden, Pak yang kami lakukan tentu akan berbeda dengan apa yang Bapak terima masukan dari kementerian dan lembaga maupun badan-badan lain yang membantu beliau," ujarnya.

Wantimpres Ingin Beda Nasihat dengan Lembaga Lain ke JokowiUpacara pelantikan Wantimpres di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyebut masukan yang pihaknya sampaikan kepada Jokowi bersifat strategis maupun teknis. Ia menyebut akan mencari masalah aktual terkait kebijakan yang dikeluarkan Jokowi.


Menurutnya, salah satu persoalan yang bakal pihaknya sampaikan terkait rencana penerbitan Omnibus Law. Ia mengaku akan membuka komunikasi dengan semua pihak yang masih menolak rencana merevisi puluhan undang-undang tersebut.

"Kami melakukan satu hubungan yang lebih erat dengan berbagai kalangan, untuk apa? Untuk menjemput informasi untuk mendapatkan satu perkembangan-perkembangan yang mutakhir, yang terkini, yang datang dari masyarakat," tuturnya.

Mantan Panglima ABRI (kini TNI) itu mengatakan pihaknya ingin mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat yang tak tertangkap oleh Jokowi. Menurutnya, salah satu kelompok masyarakat yang akan diajak berkomunikasi adalah kelompok buruh.

"Semua elemen masyarakat yang kami anggap perlu, kami dengar masukannya, kami dengar aspirasinya, kami dengar harapannya itu, kami datangi," ujarnya.


[Gambas:Video CNN] (fra/pmg)