Beda dari PDIP, Hanura Usul Ambang Batas Parlemen 3 Persen

CNN Indonesia | Sabtu, 25/01/2020 05:40 WIB
Beda dari PDIP, Hanura Usul Ambang Batas Parlemen 3 Persen Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang dalam musyawarah nasional (Munas) Hanura di Jakarta, Selasa (17/12/2019). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyarankan agar parliamentary treshold atau ambang batas parlemen berada pada angka 3 persen.

Sebelumnya ini telah muncul usulan dari PDIP agar ambang batas parlemen yang semula 4 persen naik menjadi 5 persen.


"Biar semua dapat, berikan angka yang reasonable supaya semua partai bisa ikut serta. [Idealnya] 3 persen gitu, tapi kalau sudah 4 persen ya apa boleh buat," ujar OSO usai pengukuhan pengurus partai DPP Hanura, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1).


Menurut OSO semua partai tetap harus berunding jika menginginkan kenaikan ambang batas parlemen. Mantan Ketua DPD RI ini menilai pembahasan soal ambang batas parlemen harus melibatkan seluruh partai besar maupun kecil.

"Harus kita berunding. Jangan partai besar saja, partai kecil ditinggalkan. Kan demokrasi begitu, kompromi. Kita kompromi, kompromi, kompromi," katanya.

Berdasarkan hasil hitung Pemilu 2019, Hanura gagal melenggang ke DPR periode 2019-2024 karena perolehan suaranya tidak melebihi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

OSO mengatakan Hanura saat ini berupaya meraup kemenangan sebanyak-banyaknya dalam Pilkada 2020. Ia menargetkan meraih 70 persen kemenangan.

OSO juga membuka kans berkoalisi dengan sejumlah partai, baik yang sama-sama mengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden lalu maupun yang berbeda saat pilkada 2020.

"Target Pilkada 2020 kita berusaha menang semuanya. Ya 70 persenlah jangan banyak-banyak, yang 30 persen kasih yang lain juga dong," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]


PDIP sebelumnya mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen secara berjenjang yakni 5 persen untuk DPR RI, 4 persen untuk DPRD Provinsi, dan 3 persen untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Usulan ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah partai politik. Gerindra dan PKS termasuk yang tak mempermasalahkan usulan tersebut namun muncul pula usulan dari PPP agar ambang batas parlemen itu tak dinaikkan. (pris/fea)