Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak berpolemik dalam menangani masalah
banjir. Justru ia mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat.
Heru menyatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan
underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat.
"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," ujar Heru dalam keterangan resmi, Minggu (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait
underpass Kemayoran yang sudah terbangun, Heru mengatakan hal tersebut telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
"Pasti sudah ada design
engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU," kata Heru.
Oleh karena itu ia mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah banjir di Kemayoran yang membuat lalu lintas arah dari lalu lintas Kemayoran-Sunter maupun sebaliknya sementara terputus.
"Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," terang Heru.
Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di
underpass Kemayoran, Sabtu, 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).
Hingga Minggu (26/1) pagi, banjir masih merendam jalur lintas bawah atau
underpass Gandhi, Kemayoran Jakarta Pusat. Pantauan
CNNIndonesia.com, ketinggian air yang merendam
underpass Gandhi sekitar 3 meter.
[Gambas:Video CNN] (jnp/bir)