DPR Marahi Anggota Dewas KPK yang Sebut Parpol Lemahkan KPK

CNN Indonesia | Selasa, 28/01/2020 01:27 WIB
Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra meminta anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Harris mencabut pernyataannya soal parpol melemahkan KPK. Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra Desmond Mahesa meminta Syamsuddin Haris menarik ucapannya soal parpol jadi dalang pelemahan KPK (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa meminta anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menarik pernyataannya tentang partai politik penyebab pelemahan KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Menurut Desmond, tidak arif seorang anggota Dewas bicara demikian. Terlebih, DPR bukan satu-satunya pihak yang melahirkan atau merevisi UU KPK, tetapi juga ada peran pemerintah.

"Salah satu Dewas bicara UU KPK ini dilemahkan oleh partai-partai. Pertanyaannya seolah-olah Dewas tidak paham kalau pembuatan UU itu tidak mungkin dilakukan oleh DPR sendiri," kata Desmond di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1).


"Ini dilakukan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR," tambahnya.

Pernyataan Syamsuddin, terang Desmond, sangat mengganggu pimpinan Komisi III. Ia bahkan membawa topik tersebut ke dalam grup pesan singkat anggota komisi III.

Desmond mengatakan bahwa anggota Komisi III mempertanyakan sikap Syamsuddin tersebut. Apa maksud dan tujuan bicara demikian.

"Statement ini saya Follow Up di grup komisi III agar kita tahu," kata Desmond.

"Jangan sampai Dewas amatiran mencari popularitas yang seolah-olah tidak paham dengan mekanisme UU," lanjutnya.
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris diminta mencabut pernyataannya soal partai politik aktor pelemahan KPK Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris diminta mencabut pernyataannya soal partai politik aktor pelemahan KPK. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Sementara itu, Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa pernyataannya yang dipermasalahkan itu disampaikan dalam agenda peluncuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International Indonesia (TII) pekan lalu.

Ia tidak menampik pernah berkata KPK dilemahkan melalui UU No. 19 Tahun 2019. Namun, kutipan berita di salah satu media yang ditunjukkan Desmond, tidak utuh seperti apa yang disampaikannya.

"Tidak sepenuhnya betul, tidak utuh pengutipan. Sebagaimana saya kemukakan, ada dua pihak di situ, ada partai politik dan presiden. Sesuatu yang melekat pada pembentukan UU. Ketidakutuhan statement yang dikutip itu," tutur Syamsuddin di tempat yang sama.

Sampai rapat di Komisi III diskors, belum ada jawaban apakah Syamsuddin Haris akan menarik pernyataannya atau tidak.

Ia hanya menambahkan kehadiran Dewan Pengawas bukan untuk menghambat kinerja KPK, melainkan membantu dalam memberantas korupsi. Dengan segala kewenangan yang dimandatkan undang-undang dan aturan turunan, kata dia, Dewan Pengawas bekerja seoptimal mungkin.

"Saya pikir sebagaimana ketua Dewas katakan bahwa ke depan tentu kita semua bekerja untuk memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi," tutur Syamsuddin.
(ryn/bmw)