PBNU Sebut Tata Kelola Asuransi Indonesia Buruk

CNN Indonesia | Sabtu, 01/02/2020 01:35 WIB
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyebut pengelolaan industri asuransi di Indonesia buruk. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyebut pengelolaan industri asuransi di Indonesia buruk. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menyoroti buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia. Ia berpendapat terdapat sejumlah faktor keburukan pengelolaan yang ia sebut sebagai kezaliman ekonomi, seperti kesalahan penempatan investasi dan rekayasa saham.

Hal itu disampaikan Said di hadapan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, dalam acara 'Koin Muktamar NU Mandiri, Indonesia Bermartabat' di Gedung PBNU, Jakarta, Jum'at (31/1) malam.


"Kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, dan indikasinya Bumi Putera, begitu pula Asabri, jangan-jangan Taspen juga, membuka pengetahuan kita bahwa betapa buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia," kata Said.


Selain itu, mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Said menuturkan 33,5 persen aset perbankan di Indonesia masih dikuasai asing. Ia memandang pemberian ruang kepada bank asing yang cukup luas berpotensi memiliki implikasi pada kecilnya kontribusi perbankan perekonomian domestik.

"Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha besar atau konglomerat," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Said mengatakan NU tidak anti konglomerat. Ia berujar yang diharapkan NU adalah konglomerasi sesuai dengan hadist yang merangkul ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kelas menengah terangkat, kelas kecil dan mikro pun harus demikian," papar Said.

Dalam sambutannya, Said pun menyinggung mengenai kenaikan iuran BPJS kelas III, wacana pembatasan subsidi gas elpiji tiga kilogram dan rencana impor garam besar-besaran. Ia menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan kegelisahan masyarakat atas sejumlah kajian kebijakan tersebut.

Selain itu juga, Said mengungkapkan pemerintah masih harus mengupayakan kebijakan yang bersifat afirmatif dalam menghadapi era baru persaingan ekonomi global.


"Namun lebih dari itu, rancang bangun pengelolaan sumber alam dan anggaran negara harus berpihak kepada kalangan mustadh'afin, budget pro poor," tandasnya. (ryn/ayp)