Demokrat Bertekad Gali Kaitan Istana dengan Kasus Jiwasraya

CNN Indonesia | Selasa, 04/02/2020 19:49 WIB
Demokrat Bertekad Gali Kaitan Istana dengan Kasus Jiwasraya Demokrat menghendaki DPR membentuk Pansus Jiwasraya agar parlemen mengusut tuntas kejahatan terorganisir yang membuat boncos perusahaan asuransi pelat merah. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrat mendesak DPR segera membentuk panitia khusus atau pansus terkait kasus gagal bayar yang dialami PT. Asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan fraksinya ingin menggali dugaan keterkaitan antara kasus yang dialami perusahaan asuransi pelat merah itu dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Demokrat mencium sebuah tindak kejahatan yang terorganisasi dalam kasus Jiwasraya.

"Kami mencium ada proses kejahatan ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya ini. Mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih ya yang tadi disebut organizing crime, tentu dengan maksud-maksud tertentu," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2).


"Bahwa nanti ada kaitannya dengan Istana atau tidak, nanti waktu penyelidikan kita akan gali itu lebih dalam," imbuhnya.

Dia menyatakan, Demokrat juga mencium aroma politik dalam kasus Jiwasraya. Berangkat dari itu, lanjutnya, fraksi Demokrat menghendaki pengungkapan kasus bisa sampai melacak arah aliran dana yang diselewengkan dalam kasus Jiwasraya.

Benny mengatakan fraksinya tidak mau kasus Jiwasraya hanya berkutat pada upaya mengembalikan dana nasabah saja.

"Kami juga ingin menggali lebih lanjut, lebih dalam dana ini sebetulnya dulu dipakai untuk apa saja, bukan semata-mata untuk mengembalikan dana itu kepada nasabah. Kami ingin melacak lebih jauh, ini dulu sebetulnya dipakai untuk apa," ujar Benny.

Benny menambahkan, usulan Fraksi Demokrat membentuk Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan demi menegakkan keadilan dan prinsip hukum yang adil.

[Gambas:Video CNN]



Sebelumnya, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan pansus untuk mengusut kasus Jiwasraya ke pimpinan DPR.

Kedua fraksi itu menyampaikan usulan yang telah tanda tangan seluruh anggota fraksinya ke pimpinan DPR sebagai syarat pembentukan Pansus. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

Dalam usulan tersebut, dilampirkan tanda tangan dukungan dari anggota Fraksi PKS sebanyak 50 orang dan anggota Fraksi Demokrat sebanyak 54 orang.

Dalam UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), syarat pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat sebanyak 25 orang dan lebih dari satu fraksi. (mts/gil)