Wamenag Khawatir WNI Eks ISIS Berpotensi Ganggu Keamanan

CNN Indonesia | Kamis, 06/02/2020 13:22 WIB
Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan pemulangan WNI eks ISIS berpotensi menciptakan gangguan keamanan, sehingga perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) perlu dilakukan secara cermat, matang, dan ekstra hati-hati.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan pemulangan ratusan WNI itu berpotensi menciptakan gangguan keamanan.

Zainut mengatakan ancaman keamanan datang bukan hanya dari ideologi radikalisme yang mereka anut. Namun juga sebagian dari mereka telah terlibat langsung dalam kegiatan ISIS.


"Kami menilai masih ada potensi ancaman keamanan terkait hal tersebut, karena bagaimanapun mereka bukan saja sekadar terpapar paham radikal, tetapi sebagian dari mereka adalah pelaku yang terlibat langsung dalam kegiatan di ISIS," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2).
Sebab itu, Zainut berpendapat wacana pemulangan 660 WNI eks ISIS perlu dikaji secara mendalam. Kata dia, perlu ada penelusuran terhadap profil setiap WNI eks ISIS sebelum pemulangan. Kemudian Pemerintah harus membagi para WNI itu ke tiga kelompok berdasarkan tingkat ancaman terhadap kemaanan.

"Mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan risikonya. Setidaknya ada tiga klasifikasi, pertama yang sudah sadar, kedua yang masih terpapar, dan ketiga yang perlu mendapat perhatian khusus dan harus berurusan dengan hukum," ucapnya.

Zainut kembali menegaskan Kemenag belum pernah menyatakan dukungan terhadap wacana pemulangan 660 WNI eks ISIS. Dia juga membantah jika ada berita yang menyebut Menag Fachrul Razi mendukung ide tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kemenag masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak. Hal itu, kata Zainut, dilakukan agar Kemenag mampu memberikan keputusan yang tepat terkait pemulangan pata WNI eks ISIS.

"Kami dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT dan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh," ucap dia.

Sebelumnya, wacana pemulangan WNI eks ISIS kembali mencuat usai pidato Fachrul pada Sabtu (1/2) di kawasan Ancol, Jakarta. Beberapa media, bahkan situs resmi Kementerian Agama, mengutip Fachrul bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi kepulangan eks ISIS.

Meluruskan hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pihaknya telah memulai kajian tentang hal tersebut. Menurutnya ada 660 orang WNI eks ISIS yang tersebar di negara-negara, seperti Afghanistan, Irak, dan Suriah.

Mahfud bilang pemerintah akan memutuskan apakah akan memulangkan atau tidak memulangkan mereka pada bulan Mei 2020. Keputusan akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
(dhf/ugo)