Guru Honorer Protes Aturan NUPTK Nadiem Buat Dapat Dana BOS

Jakarta, CNN Indonesia -- Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghilangkan syarat Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sebab, aturan ini membuat tak semua guru honorer bisa mendapat dana BOS.

NUPTK ini dibutuhkan untuk mendapat gaji tambahan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi guru honorer. Berdasarkan aturan baru, tambahan gaji dari dana BOS hingga maksimal 50 persen dari gaji mereka. Namun hal tersebut akan sia-sia karena ada syarat NUPTK yang tidak dimiliki oleh semua guru honorer.

Lihat juga: Jokowi Kaget, Tak Percaya Ada Guru Bergaji Rp300 Ribu

"Kalau NUPTK (jadi) persyaratan, banyak (pemerintah) kabupaten atau kota tidak mau berikan surat keputusan (SK) NUPTK. Saya sudah senang 50 persen, tapi ternyata tidak semua mendapatkan. Jangan sampai jadi bumerang," kata Didi kepada awak media di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).

Ia menjelaskan banyak pemda yang tak mau mengakui guru honorer karena takut diwajibkan untuk membayar gaji guru honorer. Oleh karena itu, banyak pemda yang tak mengeluarkan SK NUPTK.

"Dia tidak mau mengakui. Disuru kerja iya, tapi statusnya tidak diakui. Zalim tidak? Zalim," ujar Didi.

[Gambas:Video CNN]

Didi mengatakan jangan sampai aturan baru alokasi dana BOS hingga 50 persen untuk gaji guru honorer malah jadi bumerang bagi Kemendikbud. Ia mengatakan guru honorer cukup terdaftar di di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Jangan-jangan sengaja NUPTK karena niat pemerintah dengan DPR sudah heboh hilangkan honorer," ujar Didi.

Didi mengatakan saat ini hanya 10 persen guru honorer yang memiliki NUPTK. Dari 1,1 juta guru honorer, kurang dari 100 ribu mengantungi NUPTK.

Lihat juga: Guru Honorer Akan Aksi Bila Tak Segera Diangkat Pemerintah

(jnp/eks)