Ma'ruf Amien Bakal Tutup 8.683 Tambang Ilegal di Indonesia

CNN Indonesia | Senin, 17/02/2020 12:25 WIB
Ma'ruf Amien Bakal Tutup 8.683 Tambang Ilegal di Indonesia Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penutupan 8.683 titik tambang ilegal merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi soal penutupan tambang tanpa izin. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menutup sebanyak 8.683 titik tambang ilegal di Indonesia. Hal itu dikatakan Ma'ruf usai menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri di rumah dinasnya, Senin (17/2). 

"Dari berbagai pembicaraan tadi, berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin," kata Ma'ruf di Jakarta.

Pertemuan Ma'ruf dan sejumlah menteri digelar pagi tadi, sekitar pukul 08.00 WIB. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.


Ma'ruf berkata dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 8.683 titik tambang ilegal itu tersebar di sejumlah daerah. Jika digabung, total titik tambang itu memiliki luas sebesar 146.545 hektar per April 2017.

Setelah perpres terbit, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dari TNI dan kepolisian untuk mengeksekusi penutupan tambang ilegal itu.

"Ini masalah. Karena itu kita akan melakukan percepatan, akan kita terbitkan perpresnya, satgasnya, dan juga kita akan buat kebijakan-kebijakan penanganannya yang pasca tambang," kata dia

Mantan Rais Aam PBNU itu menyatakan penutupan tambang ilegal dilakukan atas perintah dan arahan dari Presiden Jokowi. Hal itu bertujuan untuk menghadirkan keadilan serta solusi bagi masyarakat kecil pemilik tambang rakyat.

Selain membahas soal pertambangan ilegal, Ma'ruf mengungkap bahwa rapat juga membahas arahan Presiden Jokowi soal penyusunan aturan soal pengawasan perdagangan bahan kimia.

Menurut Ma'ruf persebaran dan penjualan bahan kimia di tengah masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan.

"Kemudian pengendalian, pengawasan peredaran bahan-bahan kimia sebanyak bahan kimia yang kemudian juga beredar juga di masyarakat, yang membahayakan juga akan diperkuat," kata dia. (rzr/wis)