Diperbaiki di DPR, Salah Ketik Omnibus Law Tak Akan Direvisi

CNN Indonesia | Senin, 17/02/2020 19:59 WIB
Menkumham Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah tidak sekonyol itu mengatakan Peraturan Pemerintah bisa menggantikan ketentuan dalam UU. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui kesalahan ketik dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja. Kekeliruan yang diklaim sebagai kesalahan ketik itu muncul ketika pasal 170 berbunyi bahwa Undang-undang bisa diubah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP).

"Itu tidak perlu (revisi) karena nanti di DPR akan diperbaiki, teknis," ujar Yasonna saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/2).

Yasonna menyatakan pemerintah telah berhati-hati dalam menyusun draf tersebut. Menurutnya, kesalahan itu murni persoalan ketik dalam draf. Sesuai hierarki perundang-undangan, PP tak boleh bertentangan dengan UU.


"Ini mungkin kesalahan, enggak bisa dong PP melawan undang-undang. Jadi melihat segala sesuatu harus (subjektif) kan tidak mungkin (pemerintah) sekonyol itulah," katanya.
Omnibus Law Cipta Kerja menjadi sorotan setelah pada Pasal 170 menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-undang bisa diubah menggunakan PP. Beleid pasal 170 berbunyi:

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berdasarkan Undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.

(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

[Gambas:Video CNN]

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD sudah menegaskan bahwa UU hanya bisa diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perubahan UU dengan menggunakan Perppu, imbuh Mahfud, harus berdasarkan kebutuhan tertentu atau memenuhi syarat tertentu.

"Lewat Perppu kan sejak dulu. Kalau undang-undang diganti Perppu kan sejak dulu bisa, sampai kapan pun bisa. Tapi kalau isi undang-undang diganti PP, tidak bisa," kata dia.

"Kalau ada yang seperti itu disampaikan saja ke DPR dalam proses pembahasan. Coba nanti saya pastikan lagi, deh. Saya tidak yakin kok ada isi undang-undang bisa diganti dengan Perppu," katanya.
(psp/ain)