Dicecar DPR, Kepala BPIP Jelaskan 'Agama Musuh Pancasila'

CNN Indonesia | Selasa, 18/02/2020 22:39 WIB
Dicecar DPR, Kepala BPIP Jelaskan 'Agama Musuh Pancasila' Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengaku akan berbicara kepada media hanya lewat humas. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan kepada Komisi II DPR soal dua pernyataannya yang menuai polemik.

Diketahui, ia memicu kritik publik saat bicara soal 'agama musuh Pancasila' dan 'konstitusi di atas kitab suci' kepada media, dalam kesempatan wawancara terpisah.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), ia mendapat hujan kritik dari setidaknya 15 orang anggota dewan dari berbagai fraksi yang menyatakan kecewa dengan pernyataan 'agama musuh Pancasila' itu.


Ia kemudian mengaku saat wawancara itu tengah menyoroti kelompok agama yang menganut paham ekstrem. Menurutnya, tindakan kelompok tersebut menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Itu yang sedang saya ingatkan, sebaiknya bangsa ini kembali ke konsensus ini maksud saya awalnya begini. Sebab jika tidak kita kelola dengan baik, ini akan menjadi laknat. Itu maksudnya agama jadi musuh kalau ada orang-orang bergama menggunakan agama secara sepihak secara ekstrem," jelasnya dalam rapat itu.

Yudian berkata maksud pernyataannya itu tidak dikutip secara lengkap. Dia merasa pernyataannya salah dikutip dan dijadikan judul oleh detik.com.

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga ini juga mengklarifikasi pernyataan kontroversial lainnya, yakni soal 'konstitusi di atas kitab suci'.

Dia berdalih bahwa itu maksudnya adalah konstitusi akan menaungi warga negara yang sedang menjalankan amanat kitab suci.

[Gambas:Video CNN]
"Sekarang contoh sederhana kaitannya dengan konstitusi apakah muslim tiba-tiba pergi haji tanpa paspor? Yang saya maksud ini [paspor] adalah mewakili konstitusi. Jadi agama yang sudah menjadi konstitusi. Ini saya maksud sebenarnya," ucap dia.

Yudian menyatakan akan mengikuti usulan dari Komisi II DPR RI dan berjanji tak akan bicara lagi secara langsung ke media massa.

"Saya berjanji ke depan akan pakai humas. Kalau toh harus itu (memberi pernyataan langsung ke media massa), pakai yang namanya diedit dulu, ditulis, didraf, baru kita serahkan," ucap dia.

Diketahui, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi sebelumnya mengusulkan agar Yudian menggunakan Humas untuk bicara kepada media.
(dhf/arh)