PKS Minta Jangan Ada yang Sinis pada RUU Ketahanan Keluarga

psp, CNN Indonesia | Sabtu, 22/02/2020 05:05 WIB
PKS Minta Jangan Ada yang Sinis pada RUU Ketahanan Keluarga Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini meminta semua pihak tak tanggapi sinis RUU Ketahanan Keluarga (Aditya Mardiastuti/detikcom)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini meminta semua pihak agar jangan sinis terlebih dahulu ihwal RUU Ketahanan Keluarga. PKS merupakan partai yang mengusulkan draf RUU tersebut.

"Dalam pembahasan kita berargumentasi, jadi jangan belum melihat RUU sudah sinis duluan," kata Jazuli di Jakarta, mengutip Antara, Jumat (21/2).

Dia mengatakan bahwa PKS bermaksud memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya keluarga lewat RUU Ketahanan Keluarga.


Keluarga, lanjutnya, merupakan institusi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut dia, ketika institusi tersebut sukses maka Indonesia akan berhasil melahirkan generasi yang lebih baik di masa mendatang.

"Ketika institusi keluarga 'broken' maka banyak generasi yang akan 'broken'. Karena itu PKS menilai keluarga adalah institusi yang penting dalam memperoleh generasi yang baik bagi bangsa dan negara disamping institusi-institusi sekolah formal tentunya," ujarnya.

Jazuli mengatakan pihaknya tidak menghapus atau mengganti pasal yang dikritik sejumlah pihak. Dia ingin RUU Ketahanan Keluarga dibahas dulu di DPR.

Dia berharap ada argumentasi logis dalam pembahasan di DPR jika memang ingin pasal-pasal tertentu dihilangkan.

"Usulan RUU tersebut diterima Baleg lalu masuk dalam Prolegnas 2020 maka tinggal dibahas. Dan ada beberapa anggota dari PAN, Golkar dan Gerindra, yang penting dalam sebuah proses itu masuk ya kan, kemudian nanti dibahas," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa fraksinya belum mengeluarkan sikap mendukung atau menolak RUU Ketahanan Keluarga.

Menurutnya, perlu pertimbangan terkait manfaat dan mudarat terhadap rancangan regulasi yang mengatur wilayah pribadi masyarakat Indonesia seperti RUU Ketahanan Keluarga.

"Kalau ada RUU yang terlalu mengatur wilayah pribadi, perlu dilihat manfaat dan mudaratnya. Jika mudaratnya lebih besar, ya RUU itu tidak perlu dilanjutkan," kata Saleh lewat pesan singkat yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (21/2).

Dia menyatakan bahwa sebuah regulasi seharusnya tidak diarahkan pada pengaturan wilayah pribadi, tetapi lebih kepada interaksi sosial di tengah masyarakat. Pasalnya, kata Saleh, setiap UU mengikat semua pihak, bukan hanya satu kelompok masyarakat saja.

Saleh juga berpendapat bahwa usulan RUU Ketahanan Keluarga kurang memperhatikan fenemona sosial masyarakat di Indonesia.

Menurut dia, banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang tidak dilibatkan dalam penyusunan regulasi tersebut, padahal ormas-ormas itu memiliki sayap organisasi terkait perempuan yang sudah berpengalaman seperti Aisiyyah, Muslimat NU, Nasyiyatul Aisiyyah, dan Fatayat NU.

"Itulah sebabnya barangkali, mengapa banyak aktivis perempuan yang mengkritik substansi RUU Ketahanan Keluarga itu. Ini penting untuk didengar oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR," tuturnya.
Wapres Ma'ruf Amin ingin membaca RUU Ketahanan Keluarga secara utuh sebelum memberi tanggapanWapres Ma'ruf Amin ingin membaca RUU Ketahanan Keluarga secara utuh sebelum memberi tanggapan (CNN Indonesia/ Priska Sari Pratiwi)
Ma'ruf Ingin Kaji

Terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengkaji lebih dulu pembahasan RUU Ketahanan Keluarga yang belakangan menuai polemik. Menurut Ma'ruf, pemerintah harus mempertimbangkan sejauh mana urgensi pembahasan RUU yang masuk prioritas prolegnas 2020 itu.

"Ini kan inisiatif DPR. Kami dari pemerintah tentu melihat seberapa urgensinya, seberapa DPR memberikan landasan berpikirnya buat apa," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (21/2). 


Selain itu, kata Ma'ruf, perlu masukan dari masyarakat maupun kementerian terkait untuk membahas RUU tersebut. Pemerintah sendiri hingga saat ini belum dapat merespons karena belum menerima draf itu secara utuh. 


"Kami akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU itu. Kami hanya merespons saja, baik dari inisiatif itu sendiri dan tentu dari opini publik. Saya kira itu dan kami belom memberikan pendapat seperti apa," katanya. 
(mts/bmw)