Survei Lokataru: Mahasiswa Anggap Omnibus Law Neo Orde Baru

CNN Indonesia | Senin, 24/02/2020 06:51 WIB
Survei Lokataru: Mahasiswa Anggap Omnibus Law Neo Orde Baru Ilustrasi mahasiswa (Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai aturan neo Orde Baru. Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh Lokataru terhadap 180 mahasiswa di 77 kampus di 18 provinsi.

Mahasiswa beranggapan demikian karena Presiden Jokowi memerintahkan BIN dan Polri untuk mendekati ormas yang tak setuju Omnibus Law.  Selain itu, mahasiswa juga menilai RUU Omnibus Law cenderung berpihak pada investor.

"Banyak mahasiswa yang menjawab kebijakan itu neo Orde Baru, otoriter, represif, pembungkaman, mencederai demokrasi dan berpihak pada investor," ungkapnya di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta, Minggu (23/2).


Hasil lain dari survei yang dilakukan yakni masih begitu banyak mahasiswa yang belum memahami esensi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dari hasil survei, sebanyak 93,3 persen mengetahui soal omnibus law Ciptaker. Hanya 6,7 persen mahasiswa yang tidak mengetahui rancangan aturan tersebut. Namun mereka belum sepenuhnya memahami.

"Mahasiswa menolak karena tidak paham isinya apa, tidak ada komunikasi dari pemerintah ke mereka, dan mereka tidak ada tempat untuk mencari tahu. Jadi, wajar ditolak mahasiswa," kata Haris.

Kemudian, sebanyak 91,8 persen mahasiswa merasa pemerintah tidak mengajak mahasiswa atau masyarakat dalam membuat RUU Ciptaker. Padahal, menurut Haris, mahasiswa merupakan salah satu pihak terkait yang akan terkena dampak dari RUU tersebut.

"Mahasiswa ini kan yang akan bekerja di dunia profesionalisme, dan mahasiswa ini nanti akan berhadapan dengan UU ini. Jadi mereka harus tahu sejak awal," ujarnya.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyebut banyak mahasiswa yang menganggap Omnibus Law sebagai representasi neo Orde Baru Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyebut banyak mahasiswa yang menganggap Omnibus Law sebagai representasi neo Orde Baru (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)
Mahasiswa Masih Konsolidasi

Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah mengatakan sejumlah kampus terus melakukan konsolidasi. Menurutnya, sangat mungkin akan kembali turun ke jalan untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR.

Dinno mengatakan, saat ini mahasiswa di kampus-kampus masih melakukan kajian atas draf RUU Ciptaker. 

"Tapi apakah nanti output-nya akan turun ke jalan atau audiensi, itu nanti. Tapi mahasiswa, kita akan audiensi, karena ini sangat bahaya," ujar Dinno. 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (BEM IKJ) Erviana Madalina mengklaim mahasiswa bakal mempercepat konsolidasi. Pasalnya, pemerintah dan DPR ingin merampungkan pembahasan RUU Ciptaker dalam waktu 100 hari. 

"Ini enggak bisa kita diamkan, karena bisa jadi kita kecolongan lagi," ujar Erviana. 
[Gambas:Video CNN]
Senada, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Sultan Rivandi mengatakan pihaknya tak ingin gegabah mengambil keputusan untuk aksi turun ke jalan. Mengkaji secara mendalam akan diprioritaskan terlebih dahulu.

"Tapi enggak mau terlalu lama juga, sambil kita coba (berdiskusi) ke LSM, kemudian ke dosen-dosen, para ahli, sambil mengkaji 1.000 sekian halaman itu. Ketika kami memiliki gagasan yang cukup kuat itu akan jadi angin positif," kata Sultan.
(dmi/bmw)