Demi Keselamatan, DPR Kaji Motor Dilarang di Jalan Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa mengatakan ada wacana pembatasan sepeda motor di ruas jalan nasional. Wacana itu muncul saat Komisi V DPR RI mendengar pendapat para ahli transportasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Nurhayati menyampaikan wacana pembatasan itu didasarkan pada asas keselamatan. Sebab menurut para ahli, sepeda motor bukan sarana transportasi yang aman.

"Keselamatan kita utamakan, Korlantas Polri mencatat 73 persen kecelakaan melibatkan roda dua di jalanan. Bayangkan di kanan-kiri motor itu truk gandeng, bus-bus besar," kata Nurhayati kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/2).

Selain itu, kata Nurhayati, wacana pembatasan roda dua juga didasarkan pada tingkat kemacetan di kota-kota besar. Dia bilang pembatasan motor bakal menyelamatkan sekitar Rp830 miliar per tahun yang terhambur karena kemacetan.

Lihat juga: Pengamat Setuju Larangan Motor di Jalan Nasional

Politisi PPP itu berkata pembatasan roda dua di jalan nasional kemungkinan akan berlaku untuk kota-kota besar, terutama yang telah didukung oleh sistem transportasi publik massal.

[Gambas:Video CNN]

"Tentunya tidak berlaku di semua daerah karena belum semua punya transportasi umum yang laik. Nanti kita atur," ucap dia.

Menurutnya, wacana yang berkembang bukan pelarangan penggunaan sepeda motor. Namun penataan jalur mana saja yang boleh dan tidak boleh dilintasi kendaraan roda dua.

Lihat juga: Bamsoet Tagih Lagi Motor Boleh Masuk Tol: Mereka Bayar Pajak

Nurhayati mengatakan wacana ini sekaligus mengingatkan kewajiban pemerintah daerah. UU LLAJ mengamanatkan setiap pemda untuk menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman.

"Jadi bukan tidak pro rakyat kecil, justru menyelamatkan rakyat kecil. Sekaligus mendorong pemda sesuai perintah UU, menghadirkan transportasi publik massal yang layak," ucapnya.

Jalan Nasional adalah jalan yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi. Status jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol.

Lihat juga: Revisi UU Lalu Lintas, DPR Tolak Motor Jadi Angkutan Umum

(dhf/sur)