Hati-hati Bongkar Pasang Kabinet

Jakarta, CNN Indonesia -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo cenderung menurun.

Survei Alvara Research Center pertengahan Februari menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam periode 100 hari pertama sebesar 69,4 persen.

Dibandingkan survei-survei sebelumnya, ini pertama kalinya tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi berada di bawah 70 persen. Survei dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 terhadap 1.000 responden dengan margin error 3,16 persen dan Tingkat Kepercayaan 95 persen. Metode yang digunakan melalui wawancara tatap muka dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

Terbaru, Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Politika Research and Consulting (PRC) menyebut 33 persen masyarakat tak puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurunnya kepuasan publik, bersamaan dengan bergulirnya isu rencana perombakan atau reshuffle kabinet. Kabar perombakan kabinet awalnya digulirkan oleh seorang pendukung Jokowi, Dede Budyarto. Melalui akun media sosial Twitternya @kangdede78, Dede mengatakan Jokowi telah memberikan sinyal reshuffle kabinet.

Lihat juga: Pengamat Nilai Pidato SBY Beri Sinyal Ingin Dipinang Jokowi

Namun, isu perombakan kabinet langsung dibantah Istana. Juru bicara presiden, Fadjroel Rahman menegaskan Jokowi belum berencana membongkar kabinet Indonesia Maju. Istana berhati-hati menyikapi kabar perombakan kabinet.

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun berpendapat isu tentang perombakan terlalu cepat bergulir. Apalagi yang menggulirkan isu itu, relawan Jokowi.

"Jadi, apakah itu ekspresi dari konfigurasi pembagian menteri yang mungkin tidak puas di kalangan relawan, mungkin saja itu terjadi," kata Rico saat ditemui dalam agenda diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Senin (24/2).

Menurut Rico, Jokowi perlu bersikap hati-hati untuk merombak kabinet. Kata dia, perombakan kabinet, untuk saat ini tidak tepat karena terlalu cepat.

Rico menilai terdapat sejumlah faktor yang bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan kabinet, seperti satu di antaranya dinamika partai politik. Ia lantas menyinggung Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini diketuai oleh Zulkifli Hasan.

Terpilihnya Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN juga harus dipertimbangkan oleh Jokowi. Sebab, bila PAN menyatakan dukungan ke pemerintah, bisa jadi PAN akan mendapatkan jatah di kabinet. Pada tahun 2014, PAN mengalihkan dukungan dari Prabowo Subianto-Hatta Radjasa ke Jokowi-JK usai Pilpres. Hasilnya, PAN mendapatkan satu kursi di Kabinet Indonesia Kerja.

"Kita tunggu, apakah [PAN] full koalisi semua atau koalisi-oposisi," kata Rico.

Masuknya PAN ke dalam kabinet, tentunya akan mengubah peta koalisi. Namun, kata Rico, proses itu akan memakan waktu.

"Setengah tahun atau satu tahun akan ada pergantian. Tapi kalau sekarang, satu, terlalu cepat," kata dia.

Di sisi lain, Rico berujar pergantian kabinet pada waktu sekarang ini akan menjadi sesuatu yang riskan bagi pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Pasalnya, menurut dia, kondisi ekonomi saat ini dalam tahap tidak menentu. Selain itu, wabah virus corona yang kata dia juga bukan hanya sekadar penyakit, namun memiliki konsekuensi terhadap ekonomi.

"Tambah gonjang-ganjing. Ini kalau pertimbangan saya, ya. Kalau misal saya jadi Pak Jokowi, saya enggak reshuffle sekarang," ucap dia.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menilai sudah sepatutnya perombakan kabinet menjadi prioritas mendesak bagi pemerintahan Jokowi saat ini. Ia memandang perombakan diperlukan karena Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi dinilai kompromistis dan tanpa arah kerja yang jelas. 

"Sebagai suatu kabinet yang disusun secara kompromistis terutama untuk mengakomodasi para sekutu politik. Kabinet Indonesia Maju tampak kesulitan mengakselerasi dan melakukan terobosan kinerja pemerintahan," kata Arif kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/2).

Arif menyatakan itu bukan tanpa sebab. Menurutnya, Jokowi saat ini banyak mengakomodasi banyak kelompok kepentingan yang sudah membantunya di Pilpres 2019 dalam kabinet. Kondisi kabinet yang 'gemuk' itu justru membuat pemerintah kesulitan untuk mempercepat dan meraih target kinerja pemerintahan.

Melihat persoalan itu, Arif memandang kabinet Indonesia Maju nyaris tak menghasilkan terobosan berarti pada seratus hari pertama pemerintahan. Ia memandang sebaliknya. Para menteri-menteri Jokowi justru lebih banyak yang bertingkah kontroversial ketimbang melakukan kinerja dengan baik.

"Yang ada justru tumpukan persoalan yang belum dituntaskan oleh Kabinet Kerja pada periode pertama pemerintahan Jokowi," kata Arif.

Lebih lanjut, Arif menilai setidaknya ada beberapa menteri yang pantas untuk diganti posisinya dalam perombakan kabinet.  

Sementara, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Rahajo Jati menilai potensi perombakan kabinet oleh Jokowi dimungkinkan terjadi. Hal itu tak lepas dari banyaknya kebijakan dan pernyataan dari beberapa menteri yang sarat kontroversi di ruang publik.

"Karena hal kentara yang paling disorot adalah respons terhadap isu dan juga inkompetensi dalam mengelola kebijakan," kata Wasis.

[Gambas:Video CNN]


Sekutu Politik

Lebih lanjut, Arif menyarankan bila ingin membongkar kabinet, Jokowi tak perlu menambah 'sekutu' dengan menggandeng parpol lain untuk masuk ke kabinet, termasuk PAN.

Kata Arif, masuknya parpol lain ke dalam kabinet justru membuat kinerja kabinet Jokowi menjadi lebih lamban karena postur kabinet akan menjadi lebih gemuk.

"Demi mengakselerasi kinerja, presiden tidak perlu mengakomodasi lebih banyak sekutu, seperti PAN, untuk masuk pemerintahan," kata Arif.

Selain membuat lamban, Arif menyatakan masuknya sekutu baru justru menambah beban politik bagi Jokowi. Sebab, nantinya akan banyak kepentingan-kepentingan khusus yang harus diakomodasi oleh Jokowi kedepannya.

"Hal ini pada akhirnya hanya membuat pemerintah mengabaikan kepentingan publik lebih luas," kata dia

Sama seperti Arif, Wasisto mengatakan masuknya parpol baru seperti PAN untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi tak menjamin bisa mengurangi kegaduhan politik. 

Wasisto juga beranggapan masuknya PAN ke kabinet tergantung dari pendekatan Zulhas ke Jokowi terlebih dulu. Dalam pendekatan politik, baik Zulhas dan Jokowi pasti akan saling tawar menawar terlebih dulu kemungkinan PAN untuk masuk dalam pemerintahan.

"Makanya, apa yang bisa ditawarkan PAN pada pemerintahannya," kata Wasis.

Lihat juga: Istana: Jokowi Tak Berencana Rombak Kabinet dalam Waktu Dekat

(ryn/ugo)